Breaking News:

Advetorial

BEM Fakultas Hukum UBL Sukses Gelar Diskusi Virtual Nasional

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) sukses menggelar diskusi virtual nasional.

ADV
BEM Fakultas Hukum UBL Sukses Gelar Diskusi Virtual Nasional. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) sukses menggelar diskusi virtual nasional dengan tema “Tangan dan Harapan, Pilkada ditengah Pandemi”, menggunakan menggunakan aplikasi Zoom, Rabu (15/5/2020).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mahasiswa/mahasiwi, para anggota Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Indonesia, serta dikuti para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, dan juga Seluruh komisioner Bawaslu dan KPU se-Indonesia.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UBL, Dr Erlina B, S.H, M.H., mengatakan, bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh disahkannya PERPU No. 2 Tahun 2020 terkait penundaan Pilkada serentak 2020. Hasil rapat Pemerintah bersama DPR RI dan KPU memiliki beberapa opsi terkait penundaan pilkada. Opsi pertama yang sepakati berada pada 9 Desember 2020.

“Saya berharap dengan adanya diskusi ini kita mengetahui tantangan dan harapan dari Perspektif penyelenggara KPU dan BAWASLU RI. Lalu mungkinkah pilkada desember 2020 dilaksanakan, dengan beberapa tantangan dan harapannya pilkada ditengah pandemi ini,” ungkapnya.

Hadir pada kesempatan itu, sebagai narasumber anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, SH. LL. M, dan anggota Komisioner KPU RI, Viryan Aziz SE,MM, turut hadir pula narasumber Titi Anggraini. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Akademisi Universitas Bandar Lampung Dr. Bambang Hartono.,S.H.,M.Hum.

Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Afat Fadly berharap diskusi pada hari ini bukanlah hal terakhir yang di lakukan BEM Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung guna mengawal Iklim Demokrasi yang lebih sejuk dan berjalan sebagaimana mestinya.

“Dalam penyampaiannya Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menuturkan harus mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan pilkada setelah semua pihak berkonsentrasi penuh terhadap penanganan Covid-19, Pemerintah perlu kembali memastikan ketersediaan anggaran di tengah pemulihan ekonomi yang terdampak wabah, dan memperhitungkan agar posisi kepala daerah tidak terlalu lama mengalami kekosongan. (Advetorial)

Editor: Noval Andriansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved