Burhanuddin Muhtadi Sebut Elektabilitas Anies Baswedan Turun Gara-gara Covid-19
"Kepala daerah dengan populasi pemilih besar yang pintar mengambil momentum lah yang dapat insentif elektoralnya karena mereka lebih sering tampil di
lihat foto
Selain visibilitas, adanya pendukung partisan turut mempengaruhi elektabilitas seorang tokoh.
Presiden Joko Widodo yang saat ini telah memasuki periode kedua kepemimpinannya, tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu Presiden 2024 mendatang.
Akibatnya, suara pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lalu pun menjadi terbelah.
Menurut Burhanuddin, kenaikan elektabilitas Ganjar dan Emil turut didukung dengan beralihnya basis dukungan pendukung Jokowi ke kedua tokoh tersebut. Sementara, pendukung Anies diketahui merupakan simpatisan Prabowo pada Pilpres 2019 lalu.
Suara pendukung ini pun terbelah terlebih ada sejumlah tokoh politik lain yang turut memperebutkan.
Mereka di antaranya seperti Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, hingga mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo.
"Jadi Anies berebut suara basis Prabowo 2019.
Padahal, basis suara ini diperebutkan banyak pihak, termasuk Prabowo, Sandiaga dan Anies," kata dia.
"Selain itu, pemilih Jokowi di 2019 sedikit sekali yang memilih Anies," imbuh Burhanuddin.
Ia menambahkan, Anies harus lebih giat dan kreatif dalam menelurkan kebijakan bila ingin elektabilitasnya naik.
Terlebih, populasi warga DKI Jakarta yang tidak terlalu besar.
"Jadi agar naik, Anies harus penetratif ke warga di luar provinsinya," kata dia.
Upaya penanganan itu rupanya membuat sejumlah kepala daerah kerap tampil ke publik untuk memberikan gambaran situasi serta perkembangan terkini penanganan Covid-19.
Termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil daerah untuk mengatasinya. Penampilan tersebut rupanya turut mendongkrak elektabilitas mereka. Sekali pun, pemerintah pusat masih memiliki andil yang cukup besar dalam memberikan informasi terkait perkembangan situasi secara nasional.
"Tentu saja model penanganan Covid masih bersifat sentralistik, tapi pelaksaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) kan di tingkat wilayah masing-masing," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
