Rachland Tuding Politisi Senior Bersekutu dengan Luhut, Goyang Kepengurusan Demokrat Pimpinan AHY

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sejumlah politikus senior Partai Demokrat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB itu, digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Foto pertemuan itu tersebar di media sosial, menimbulkan sejumlah spekulasi.

Publik mulai membaca arah gerakan tersebut, bahwa ada bibit perpecahan di Partai Demokrat.

Pertemuan itu salah satunya dihadiri oleh salah satu politikus senior Partai Demokrat yang ikut dalam pertemuan dengan Luhut Panjaitan itu, Subur Sembiring.

• Rekomendasi Balon, Partai Demokrat dan PKS Tunggu Instruksi DPP

• Curhat SBY Satu Tahun Lalui Hidup Tanpa Ani Yudhoyono

• AHY Umumkan Pengurus Inti Partai Demokrat, Nama Politisi Lampung Masuk Daftar

Mereka mempertanyakan soal keabsahan kepengurusan Demokrat di bawah pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. 

Mereka berdiskusi dengan Luhut mengenai langkah apa yang akan mereka tempuh.

Sejumlah media nasional bahkan memberitakan tentang adanya wacana digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) yang digagas oleh kelompok tersebut.

Sejumlah kader Demokrat lainnya bingung dengan langkah yang ditempuh Subur Sembiring dan beberapa kader lainnya itu.

Apalagi, melihat salah satu yang dipersoalkan adalah soal SK Menkumham terhadap kepengurusan Partai Demokrat di bawah Ketum AHY.

Sementara itu, Politisi Senior Demokrat Rachland Nashidik menanggapi kabar itu.

"Yang satu merasa boleh urus apa saja padahal tidak. Yang lain merasa punya urusan padahal tidak. Dua-dua cuma merasa," tulis Rachland Nashidik di akun Twitternya, dikutip Wartakotalive.com, Selasa (9/6/2020)

Rachland Nashidik menegaskan, bahwa SK dari Kemenkumham untuk kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di bawah ketua umum AHY sudah keluar.

Ia pun menilai, perkataan Subur Sembiring soal belum keluarnya SK Kemenkumham itu adalah sebuah kebohongan.

"Bohong SK Menkumham belum keluar. Cek saja menterinya. Pak Luhut bersekutu ngobok Demokrat dengan orang tersangkut kasus penipuan?"

Sementara itu, Kepala Komunikasi Publik Partai Demokrat Ossy Darmawan memastikan, Kemenkumham sudah mengeluarkan surat ketetapan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat dengan Ketum AHY.

Ia justru menyebut, Subur Sembiring hanya berhalusinasi saja mempermasalahkan SK Kemenkumkam yang disebutnya belum keluar.

"Menkumham Yasonna Laoly pun mengaku bahwa kepengurusan Partai Demokrat periode 2020-2025 itu sudah disahkan oleh pihaknya. "Sudah lebih dua minggu lalu," kata Yasonna Laoly dikonfirmasi SINDOnews melalui WhatsApp.

Subur Sembiring jangan halu...," tulisnya, dalam akun Twitter pribadinya, dikutip Warakotalive.com

Demokrat tanggapi PT

Ossy Darmawan mengatakan, rencana untuk menaikkan angka ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) dalam revisi UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, harus mempertimbangkan keterwakilan suara rakyat.

Ia mengatakan, jika angka ambang batas parlemen semakin besar, maka suara rakyat yang terbuang dan tidak terwakilkan di DPR akan semakin banyak pula.

Hal ini disampaikan Ossy, menanggapi usulan Partai Nasdem dan Partai Golkar mengenai kenaikan ambang batas parlemen, dari empat persen menjadi tujuh persen.

"Semakin besar angka ambang batas parlemen atau parliamentary phreshold (PT) diberlakukan, maka suara rakyat yang tak terwakili semakin banyak," kata Ossy dikutip dari Kompas.com.

"Ingat, Indonesia adalah negara yang majemuk dan beragam. Kita harus mengakomodir perbedaan tersebut dengan baik," lanjut dia.

Ossy mengatakan, partainya sudah menghitung dengan cermat angka yang tepat untuk ambang batas parlemen.

Menurut Ossy, Partai Demokrat tetap menginginkan ambang batas parlemen empat persen, karena angka tersebut realistis dan bijak untuk diterapkan.

"Menurut hemat kami, angka Parliamentary Threshold empat persen adalah angka yang realistik dan bijak untuk diterapkan," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Sejumlah Kadernya Temui Luhut Pandjaitan Persoalkan Kepengurusan Baru,Demokrat di Ambang Perpecahan?, 

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Rachland Nashidik: Pak Luhut Bersekutu Ngobok Demokrat dengan Orang Tersangkut Kasus Penipuan?,