Palestina Krisis Keuangan, Pemeritah Tak Mampu Bayar Gaji Pegawai dan Tentara, Negara Arab Bungkam
Erekat menjelaskan permintaan pinjaman itu sejalan dengan keputusan Liga Arab sebelumnya untuk memastikan jaringan keuangan Arab aman ke Palestina.
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pemerintahan Palestina di Tepi Barat sedang menghadapi krisis ekonomi terberat.
Tak tahan menghadapi pukulan itu yang dilancarkan oleh Israel, Palestina berteriak minta bantuan ke negara-negara Arab.
Tetapi, belum ada satupun negara tetangganya yang kaya raya menggubris teriakan rakyat Palestina.
Seorang pejabat senior Palestina, Sabtu (13/6/2020) mengaku telah meminta bantuan dari negara-negara Arab.
• Palestina Umumkan Kemerdekaan jika Israel Caplok Tepi Barat
• Ada Misteri Besar di Bawah Masjid Al Aqsa, Jadi Alasan Israel Mati-Matian Ingin Kuasai Palestina
• Serentak Ucap Takbir, Jamaah Muslimin Hizbullah Lakukan Aksi Bela Palestina di Tugu Adipura
Dikatakan, Palestina membutuhkan pinjaman bulanan sebesar 100 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,4 miliar per bulan.
Pejabat itu mengatakan pinjaman itu untuk mengatasi krisis keuangan yang semakin parah.
Saeb Erekat, Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Sabtu (13/6/2020) mengatakan hal itu kepada radio resmi, Voice of Palestine.
Erekat menjelaskan permintaan pinjaman itu sejalan dengan keputusan Liga Arab sebelumnya untuk memastikan jaringan keuangan Arab aman ke Palestina.
"Penting untuk memberikan bantuan keuangan dari Arab untuk mendukung perbendaharaan Palestina," ujarnya.
Dia mengatakan dalam mengatasi situasi dan tantangan yang sulit saat ini, hanya satu-satunya opsi, negara Arab harus memberi bantuan lunak.
Awal bulan ini, Otoritas Palestina menolak uang dari pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel dari perdagangan Palestina.
Perdagangan biasanya dilakukan di titik persimpangan di bawah kendali Israel.
Ini adalah bagian dari keputusan kepemimpinan Palestina untuk menghilangkan semua perjanjian dengan Israel.
Termasuk sektor keamanan dan ekonomi, sebagai tanggapan atas rencana yang terakhir untuk mencaplok tanah Palestina di Tepi Barat.
Namun, pemerintah Palestina menghadapi krisis keuangan parah.
