Tunggakan DBH Pemprov Lampung Kepada Pemkab/Pemkot Rp 180 M, Akan Dibayar Secara Bertahap

Laporan Reporter Tribun Lampung Bayu Saputra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih mempunyai tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) maupun Pemerintah Kota (Pemkot).

Hal tersebut diakui oleh Kepala Bidang Keuangan Provinsi Lampung Marindo Kurniawan kepada Tribun Lampung, Minggu (14/6/2020).

Dirinya mengatakan untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Lampung kepada Pemkab/Pemkot sekitar Rp 180 miliar yang belum terbayarkan atau menunggak.

"Jadi DBH ini akan dibayarkan secara bertahap sesuai dengan realisasi pendapatan dan melihat caseflow Provinsi Lampung," katanya

Pembagian DBH ini merupakan komitmen dari pimpinan. 

• Gubernur Arinal Djunaidi Janji Lunasi Utang DBH, Begini Reaksi Wali Kota Herman HN

• Viral Video Pencuri Motor di MBK Tertangkap Basah hingga Digebuki

• Menikah Sudah Bisa di Gedung, Tamu Maksimal 30 Orang, Kepala KUA Bisa Tolak Pencatatan Akad

Adapun targetnya DBH ini akan dibayarkan sepanjang tahun sampai dengan selesai hingga tidak ada DBH lagi.

Makanya dalam waktu dekat Pemprov Lampung akan membayarkan yang secara bertahap.

Pemprov Lampung Janji Bayar Utang ke Pemkab/Pemkot 

Kepemimpinan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim (Nunik) genap berusia 1 tahun.

Setelah dilantik pada 12 Juni 2019 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih banyak program kerja (progja) yang belum terealisasikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Nunik saat diwawancarai awak media, Jumat (12/6/2020) di pelataran Masjid Agung Al Furqon.

Diakuinya secara jujur bahwa masih banyak progrja yang memang belum tercapai pasca pelantikan.

"Jadi jujur saja pada 2019 lalu setelah dilantik memang baru menyusun APBD. Saya boleh blak-blakan saja banyak program kerja yang belum tercapai," katanya. 

Termasuk juga utang dari Pemprov Lampung kepada Pemkab dan juga Pemkot juga sampai saat ini belum juga terbayarkan.