Untuk Kali Keenam, Pemprov Lampung Kembali Raih Predikat WTP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung kembali memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan laporan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019.

Penyerahan dokumen WTP dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Hari Wiwoho kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD dan laporan kinerja pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 digelar di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (15/6/2020).

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mempertahankan opini WTP untuk keenam kalinya.

Rapat paripurna ini juga dihadiri secara virtual oleh anggota V BPK RI Bahrullah Akbar.

• Demi Predikat WTP, Bupati Agung Disebut Rela Bayar Rp 1,5 Miliar

• Pringsewu Raih WTP Lima Kali Berturut-turut

• Pemprov Lampung Gelontorkan Rp 1,9 Miliar untuk Perbaiki Jalan di Metro

• 1 PDP asal Lampung Utara Meninggal Dunia, Punya Riwayat Gagal Ginjal

Gubernur Arinal mengatakan, perolehan opini WTP merupakan hasil prestasi Pemerintah Provinsi Lampung bersama DRPD Provinsi Lampung.

"Opini BPK RI tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras kita semua, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif," kata Arinal dalam rilis yang diterima Tribunlampung.co.id.

Arinal memberikan apresiasi semua pihak yang melaksanakan proses tersebut menjadi lebih cepat, dan tepat waktu.

"Harapan kami, di masa yang akan datang, kualitas laporan keuangan juga dapat terus ditingkatkan," katanya.

Arinal menyebutkan, paripurna ini merupakan momentum yang penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

"Saya mengucapkan terima kasih, atas segala kerjasama yang telah terjalin," katanya.

Arinal mengatakan, setelah penyampaian LHP BPK, dalam waktu dekat akan dilakukan penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.

"Yang kemudian kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah," ujarnya.

Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang mempertahankan opini WTP keenam kalinya.

"Hal tersebut menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan dengan baik," katanya. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)