Politik Lampung
DPC PDIP Datangi Polres Lampura, Minta Polisi Usut Kasus Pembakaran Bendera
Sekitar 20 orang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Utara datangi Polres Lampung Utara, Senin 29 Juni 2020.
Penulis: anung bayuardi | Editor: Reny Fitriani
TRIBUNLAMPUNG.Co.ID, KOTABUMI - Sekitar 20 orang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Utara datangi Kepolisian Resor Lampung Utara, Senin 29 Juni 2020.
Mereka membawa spanduk yang bertuliskan PDI P berasaskan Pancasila, PDI P berkomitmen mempertahankan NKRI, menuntut tegas aksi di Jakarta beberapa waktu lalu, soal pembakaran bendera partai.
Yose Rizal ketua DPC PDIP Lampung Utara maksud kedatangannya meminta kepada Polres setempat agar ditangani secepatnya bagi pelaku pembakaran bendera.
Pasalnya Ini merusak demokrasi di Indonesia.
“Saya kira Kapolres menerima dengan baik dan paham apa yang diharapkan, mudah-mudahan ini kerjasama yang baik kedepan. Masalah keamanan,” katanya.
Point yang diminta kepada polisi, agar secepatnya ditindak proses secara hukum, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang merugikan PDI P secara nasional.
• Perintah Megawati Soekarnoputri untuk Seluruh Kader Setelah Pembakaran Bendera PDI-P
• KPU Metro Masih Tunggu Keputusan Pusat Terkait Kekurangan Anggaran untuk Pilkada
• Pilkada di Tiga Kabupaten Terancam Gagal, Tidak Alokasikan Anggaran Melalui APBD
Kader partai di Lampura menyerahkan sepenuhnya kepada aparat setempat, untuk meneruskan apa yang menjadi perhatiannya.
“Saya kira hari ini tidak ada orasi, tetapi aksi simpatik untuk menyerahkan prosesnya secara hukum,” kata Dia.
Perintah Megawati Soekarnoputri untuk Seluruh Kader Setelah Pembakaran Bendera PDI-P
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri langsung mengeluarkan instruksi begitu mengetahui adanya pembakaran bendera PDIP.
Bendera PDI-P dibakar pendemo dalam aksi unjuk rasa penolakan atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2020).
Kamis (25/6/2020), Megawati mengeluarkan surat perintah harian kepada seluruh kader PDI-P di seluruh Indonesia.
Melalui surat tersebut, ia meminta aksi pembakaran bendera itu diproses secara hukum.
Setiap kader PDI-P yang mengetahuinya, harus mengawal proses hukum tersebut.
Megawati juga menegaskan, partainya tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa Indonesia.
PDI-P, kata dia, menempatkan diri sebagai suluh perjuangan bangsa.