Peserta Apel Siaga Ganyang Komunis Berikrar Siap Hadapi Gerombolan yang Akan Gantikan Pancasila

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID  - Peserta agenda apel siaga ganyang komunis membacakan ikrar antikomunisme.

Peserta apel terdiri dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), PA 212, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

Ada lima poin yang dibacakan para peserta, termasuk di antaranya menyinggung Trisila-Ekasila dalam Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Pertama, bahwa kami akan menjadi pembela agama, bangsa, dan negara."

"Bahwa kami siap siaga dan menyiapkan diri untuk jihad qital mempertahankan akidah Islam dan melawan kaum Komunis di bawah komando ulama."

"Bahwa kami siap siaga dan menyiapkan diri untuk menjaga para ulama dari serangan kaum Komunis," seru para peserta aksi saat membacakan ikrar, Minggu (5/7/2020).

• Sosok Jenderal Pramono Edhie, Anak Komandan Penumpas PKI

• Pemuda Pancasila Pesawaran Tolak RUU HIP, Toni Mahasan: Ini Ada Apa?

• PDI-P Tegas dan Setuju Larangan Komunisme Masuk sebagai Konsideran RUU HIP

Para peserta juga siap siaga dan menyiapkan diri untuk menghadapi gerombolan Trisila dan Ekasila yang akan menggantikan Pancasila.

"Serta bahwa kami siap siaga dan menyiapkan diri dari serangan operasi intelijen hitam prokomunis," seru para peserta.

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis menegaskan kembali, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) harus dibatalkan oleh DPR.

Menurutnya, RUU HIP berbahaya bagi masa depan Bangsa Indonesia.

"Beberapa waktu lalu kita datang ke DPR menyampaikan harapan supaya RUU HIP dibatalkan."

"Dihentikan, dan tidak pernah dibahas lagi," kata Sobri dalam apel siaga ganyang komunis di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (5/7/2020).

Jika tak dibatalkan, Sobri mengatakan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) akan turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar dari aksi sebelumnya.

"Untuk membela negara saat ini, maaf kata, tidak ada kata mundur saudara-saudara."

"Kita akan bangga menjadi pejuang negara seperti orang tua kita dukung mengganyang komunis."

• Cegah Banjir Jabodetabek Punjur, Dua Situ di Kabupaten Bekasi Bakal Direvitalisasi

"Maka kita juga bangga mengganyang komunis," ujar Sobri

Sobri lebih lanjut mengatakan pihaknya menuntut agar inisiator RUU HIP ditangkap dan diproses hukum.

"Kalau ada lembaga yang ingin mengubah Pancasila yang sudah disepakati, agar segera ditindak hukum, bubarkan," pungkasnya.

Sebelumnya, kawasan sekitar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dipenuhi massa dari berbagai organisasi masyarakat (ormas).

Mereka menggelar apel siaga ganyang komunis di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama.

Pantauan di lokasi pukul 12.30 WIB, massa ormas sudah memenuhi lapangan dan sekitar kawasan.

Mereka juga tampak mengenakan atribut seperti bendera ormas dan seragam.

Koordinator acara Maman Suryadi menyebut, massa ormas yang hadir dalam apel berjumlah ribuan.

"Insyaallah estimasi apel siaga kurang lebih 5.000 peserta," kata Maman kepada wartawan, Minggu (5/7/2020).

Adapun acara apel siaga ganyang komunis, kata Maman, dimulai dengan upacara gelar pasukan, pembacaan teks Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sambutan dari inspektur upacara.

"Apel siaga tidak akan ada orasi," lanjut Maman.

Hingga berita ini diturunkan, massa ormas terus berdatangan dan memasuki lapangan Ahmad Yani. Sementara, upacara apel siaga masih disiapkan oleh panitia.

Ada Pelibatan Anak di Demonstrasi Tolak RUU HIP

Sementara itu, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) melaporkan adanya pelibatan anak pada aksi demonstrasi penolakan RUU HIP, kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

KPAI sendiri mendapati temuan adanya kesamaan anak-anak yang pernah juga turut serta dalam aksi demo pasca-Pilpres 2019 lalu.

Koordinator lapangan (korlap) aksi demonstrasi penolakan RUU HIP Edy Mulyadi mengatakan, temuan KPAI justru menunjukkan memang ada pihak yang mengerahkan atau memobilisasi anak-anak tersebut.

"Anak-anak itu seperti temuan KPAI, kalaupun benar ya itu kan menjadi bagian menunjukkan bahwa mereka memang ada yang mengerahkan, iya kan?"

"Ada yang mengerahkan, ada yang memobilisasi," ujar Edy ketika dihubungi Tribunnews, Rabu (1/7/2020).

Namun Edy membantah apabila dianggap pihaknya berusaha memobilisasi anak-anak dalam aksi demonstrasi menolak RUU HIP tersebut.

Dia menegaskan memang mengundang seluruh pihak untuk hadir dalam aksi tersebut.

Akan tetapi, tak pernah ada divisi yang secara khusus di pihaknya yang diperintahkan untuk memobilisasi anak-anak.

"Kalau kita panitia enggak ada menggerakkan atau memobilisasi, apalagi anak-anak."

"Bahwa saya mengimbau mengundang seluruh warga rakyat Indonesia untuk hadir itu iya."

"Tapi enggak ada secara khusus ini divisi mengerahkan anak-anak, ini divisi khusus mengerahkan emak-emak, ini divisi khusus mengerahkan pejuang, para jawara. Enggak ada itu," imbuh Edy.

Edy pun menegaskan temuan KPAI membuktikan ada pihak yang berusaha mengalihkan isu pokok dalam aksi demonstrasi, yakni menolak dan mencabut RUU HIP dari Prolegnas.

"Jadi sekali lagi temuan itu justru membenarkan sinyalemen saya dan kami semua, itu memang sengaja menjadi rencana untuk mengalihkan isu pokok, yaitu RUU HIP."

"Tolak dan cabut RUU HIP dari Prolegnas, serta tuntut secara hukum para inisiator, konseptor dan partai pengusulnya," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapat pengaduan dari Kongres Wanita Indonesia (Kowani) terkait Pelanggaran UU Perlindungan Anak terhadap pelibatan Anak pada aksi demonstrasi penolakan RUU HIP.

Komisioner KPAI Susianah mengaku masih mempelajari aduan yang dibawa Kowani.

"Kami sedang mempelajari apa yang diadukan Kowani pada KPAI."

"Kami juga sedang membaca dan dilampirkan foto-foto anak yang terlibat dalam demo itu," ujar Susianah di Kantor KPAI, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Menurutnya, anak punya hak untuk tidak dilibatkan dalam kegiatan politik, apalagi demonstrasi.

Demonstrasi yang berlangsung di DPR kemarin menurutnya sangat bertentangan dengan perlindungan anak.

Apalagi, RUU yang dibahas juga merupakan RUU yang berkaitan dengan politik.

"Kegelisahan dari Kowani, negara ini harus hadir untuk mencegah pelaksanaan pilkada dari aksi eksploitasi anak dalam pelaksanaan politik."

"Saat pandemi saja mereka masih mau melibatkan, di mana protokol Kesehatan saja sudah dilanggar," ungkapnya.

Susianah berujar pihaknya akan menelaah dan melakukan peninjauan lebih lanjut soal laporan ini.

Satu di antara temuan KPAI soal keterlibatan anak dalam demonstrasi, adalah adanya kesamaan anak-anak yang pernah juga turut serta dalam aksi demo pasca Pilpres 2019 lalu.

"KPAI juga pernah memantau pelaksanaan demo pasca-Pilpres, anak-anak yang terlibat dari aksi demo adalah anak-anak yang sama dengan yang dilibatkan di demo lain."

"Ada hubungan yang terorganisir," ungkapnya.

Temuan KPAI lainnya ada hubungan emosional antara anak-anak tersebut dengan seseorang yang mengajak mereka berdemonstrasi. Sehingga, menurutnya perlu adanya payung hukum.

Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Ketua Bidang Sosial Kesehatan Keluarga (Soskeskel) Kowani Khalilah, untuk mencegah eksploitasi anak dalam kegiatan politik dan agar timbul efek jera.

"Temuan KPAI ini yang kemudian menjadi, satu sisi kita mau menegakkan hukumnya, di sisi lain undang-undang pemilu tidak ada bahasan soal sangsi."

"Jadi ini yang kemudian harus duduk bersama untuk sama-sama memiliki kesadaran dalam melindungi anak."

"KPAI akan menindaklanjuti dari temuan itu," lanjutnya. (Reza Deni)


 Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Peserta Apel Siaga Ganyang Komunis Bacakan Ikrar, Siap Jihad Qital di Bawah Komando Ulama,