Refly Harun Sebut Ahok Selamanya Tak akan Bisa Jadi Menteri

Menurutnya, jika diangkat menjadi menteri, dikhawatirkan malah menjadi beban.

"Pak Jokowi melakukan reshuffle yang ada permasalahan baru yang muncul, atau Pak Jokowi atau pemerintah mendapat beban baru karena calon menteri yang diangkat adalah figur yang bermasalah yang akhirnya bukan menjadikan solusi tapi menjadi beban masyarakat," kata Andre.

Selain itu, Andre juga menilai prestasi Ahok sebagai pejabat di BUMN belum terlihat.

"Apalagi kita tahu selama yang bersangkutan di Pertamina menjadi Komisaris kinerja Beliau biasa-biasa saja tidak ada prestasi," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Bappilu Golkar, Maman Abdurrahman yang turut memberikan tanggapannya, merasa penggantian menteri di BUMN kurang efektif.

Pasalnya, di BUMN bukanlah sosok menterinya yang menjadi masalah.

"Reshuffle menjadi hak penuh presiden, jadi kita serahkan ke beliau. Terkait BUMN, mau 10 kali ganti menteri BUMN tidak akan membuat perusahaan BUMN kita semakin bagus, karena solusinya bukan dengan ganti menteri," kata Maman.

Serupa dengan Andre Rosiade, Wasekjen PPP Achmad Baidowi juga menilai prestasi Ahok belum terlihat dalam menjalankan tugas sebagai Komut PT Pertamina.

Meski demikian, Achmad menegaskan urusan menteri itu merupakan wewenang Jokowi.

"Terkait sosok Ahok, itu hak presiden. Namun kalau kita lihat kinerjanya sebagai Komisaris Pertamina belum terasa manfaatnya," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan juga mengatakan bahwa urusan menteri itu wewenang Jokowi.

Meski demikian ia ragu Ahok bisa menjadi menteri lantaran statusnya sebagai narapidana.

"Bagus saja selama Presiden Jokowi memberi amanah, tapi secara UU apa masih memungkinkan, bukannya pernah dihukum dengan tuntutan lebih dari 5 tahun tidak boleh duduk jabatan menteri," ujar Daniel Johan.

Tanggapan PKS dan Pengamat Politik

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera dengan tegas menolak Ahok jadi menteri lantaran dianggap sosok yang kontroversial.