Dosen FEB UM Metro Ungkap Tantangan Koperasi saat Pandemi Covid 19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Pandemi covid 19 sungguh memberikan dampak yang amat dahsyat pada perekonomian Indonesia.

Tidak hanya perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan tapi juga usaha kecil menengah yang mengakibatkan ribuan tenaga kerja harus di PHK. Apakah dampaknya sampai disini? Tentu tidak, dampak dari PHK ini membuat arus perekonomian di Indonesia makin terseok-seok.

Sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro kecil menengah terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Kebanyakan koperasi yang terkena dampak Covid-19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pandemi Covid-19.

Saat ini banyak koperasi yang melaporkan kesulitan operasional. Sebab, para anggotanya tidak sanggup membayar cicilan dan banyak juga yang sekarang menarik simpanan di koperasi simpan pinjam.

Dilihat dari segi kuantitasnya koperasi selalu mengalami kenaikan dari tahun keathun akan tetapi apabila ditinjau dari segi kuantitas maka sangat bertolak bealakang. Kondisi koperasi di Indonesia sangat memprihatinkan karena mengalami keterpurukan.

Menurut kementrian koperasi dan UKM saat ini hanya 70% koperasi yang tergolong dalam kondisi baik dan memenuhi asas koperasi dalam pelaksanaannya. Setidaknya 30% koperasi hanya menggunakan nama koperasi sebagai kedok atau judul saja, tetapi pada pelaksanaannya sangat jauh dari nilai-nilai dan prinsip koperasi yang baik dan benar. Koperasi yang dijalankan semata hanya memperhalus pelaksanaan bisnis rentenir.

Dari segi kualitas, keberadaan koperasi masih  perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti tuntutan lingkungan dunia usaha dan lingkungan kehidupan dan kesejahteraan para anggotanya.

Kekuatan koperasi dalam berbagai kegiatan ekonomi masih relatif kecil, dan ketergantungan koperasi terhadap bantuan dari pihak luar, terutama Pemerintah, masih sangat besar. Jadi, dalam kata lain, di Indonesia, setelah  lebih dari 50 tahun keberadaannya, lembaga yang namanya koperasi  yang diharapkan menjadi pilar atau soko guru perekonomian nasional dan juga lembaga gerakan ekonomi rakyat ternyata tidak berkembang baik seperti di negara-negara maju.

Oleh karena itu tidak heran kenapa peran koperasi di dalam perekonomian Indonesia masih sering dipertanyakan dan selalu menjadi bahan perdebatan  karena tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan yang sesuai.

Menurut Guru Besar Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN), Prof. Dr. H. RM Ramudi Arifin, SE, MSi, saat ini banyak koperasi yang pada praktiknya beroperasi dengan paradigma perusahaan. Mereka sibuk memupuk pendapatan, keuntungan dan Sisa Hasil Usaha (SHU).  Nyatanya berdasarkan hasil penelitian yang ia lakukan selama bertahun-tahun, koperasi yang berhasil memupuk SHU besar, memiliki banyak asset, modal kuat, menjadi perusahaan besar, juga mendapat predikat terbaik, belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Selama ini masalah perubahan paradigma tidak pernah menjadi isu sentral. Padahal, orientasi koperasi ke ranah kapitalis seperti yang saat ini bergulir sangat berbahaya. Saat ini saja, koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional hanya tinggal sebatas jargon.

Tanamkan paradigma bahwa koperasi besar bukan karena SHU atau asset melainkan kesejahteraan anggota. Perubahan paradigma tersebut harus dilakukan menyeluruh dan terintegrasi sinergis. Eksistensi koperasi jangan sekadar menjadi perwujudan konstitusi. Lebih dari itu, keberadaan koperasi harus dilihat sebagai kebutuhan.

Melencengnya paradigma sebenarnya salah satu dari beragam permasalahan yang mencengkram dunia koperasi dewasa ini. Dalam prakteknya masih banyak masalah melilit sektor perkoperasian khususnya terkait daya saing yang kian melemah.