Ditanya DPR Soal Kasus Aborsi dan Narkoba di IPDN, Mendagri Tito Mengaku Baru Dengar?
"Sekarang mudah-mudahan enggak ada kekerasan, sampai saya katakan kalau ada kekerasan saya akan pidanakan tanpa ampun siapa pun juga," kata Tito di Ko
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian mengaku belum mengetahui terkait kabar adanya kasus aborsi dan narkoba di lingkungan IPDN
Mengenai kabar aborsi hingga kasus narkoba di IPDN, Tito mengaku baru mendengar hal ini.
Namun demikian, ia menegaskan, jika memang ditemukan hal-hal tersebut, dirinya lagi-lagi tak akan mentolerir.
"Kita akan zero toleran, kita akan tindak bila perlu pidana karena hanya itu efek jera yang bisa atasi itu," katanya.
Hal ini Tito sampaikan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (13/7/2020).
• Fakta di Balik Foto Praja IPDN Asyik Joget dengan Biduan saat Pandemi Corona
• Suasan Haru Saat Pelepasan Calon Praja IPDN Asal Lampung untuk Menuju Pantukhir di Jatinangor
• Mendagri Tjahjo Kumolo Pamit di Hadapan 744 Praja IPDN, Beri Sinyal Tak Lagi Jadi Menteri?
Tito menjawab pertanyaan Anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang yang mendengar kabar adanya kekerasan, aborsi, bahkan narkoba di IPDN.
"Sekarang mudah-mudahan enggak ada kekerasan, sampai saya katakan kalau ada kekerasan saya akan pidanakan tanpa ampun siapa pun juga," kata Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, dipantau dari siaran langsung DPR RI.
Tito pun membuka kesempatan bagi jajaran anggota Komisi II DPR RI jika hendak berkunjung ke IPDN untuk melihat langsung kehidupan para praja.
"Kalau ada anggota Komisi II mau berkunjung ayo kunjungan ke sana," kata Tito.
Tito berharap tidak ada kekerasan yang terjadi di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN).
Menurut Tito, jika ditemukan adanya kekerasan, pelaku tak akan diberi ampun dan bakal langsung dipidanakan.
Tito mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya bertandang langsung ke IPDN.
Kepada para praja, ia mewanti-wanti supaya jangan sampai terjadi kekerasan. Tito menyebut bahwa kekerasan tidak ada gunanya.
Jika praja melakukan pelanggaran, akan lebih baik diberi ganjaran berupa latihan fisik daripada kekerasan.
"Enggak ada gunanya kekerasan itu. Kalau ada pelanggaran oke suruh push up, suruh sit up oke buat mereka sehat, tapi kalau untuk kekerasan zero toleran," tegas Tito.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/kampus-institut-pemerintahan-dalam-negeri-ipdn-jatinangor_20151130_081750.jpg)