Hormati Keputusan, Nasir Legowo Tak Dapat Rekom PDI Perjuangan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID. BANDARLAMPUNG-Bakal calon Bupati Pesawaran M Nasir mengaku legawa atas keputusan DPP PDI Perjuangan yang memberikan rekomendasi ke pasangan Dendi Ramadhona-Marzuki.

Nasir yang merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Pesawaran sepenuhnya menghormati keputusan tersebut.

"Saya selaku ketua DPC (PDIP Pesawaran) menghormati apa yang menjadi keputusan DPP tentang rekomendasi yang keluar atas nama pak Dendi dan Marzuki,” ujarnya, Rabu (12/8/2020).

Meski tidak mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan, Nasir menyatakan dirinya akan tetap maju di Pilbup Pesawaran 2020 bersama duetnya Naldi Rinara.

• Nasir-Naldi Dapat 2 Rekomendasi, PAN dan NasDem

• Dapat Rekom PDI Perjuangan, Dendi-Marzuki Siap Berjuang Bangun Pesawaran

• Yuman Erhan Nahkodai DPC Hanura Lampung Utara

• KPU Lamteng Dapat Dana Rp 8,8 Miliar dari Pemkab 

Nasir menuturkan, sebagai bakal calon Bupati, dirinya akan tetap berjuang membangun Pesawaran melalui ajang kontestasi Pilbup Pesawaran tahun ini.

“Kita semakin semangat dalam rangka kita mewujudkan apa yang menjadi cita-cita masyarakat Pesawaran,” tegasnya.

Diketahui, pasangan Nasir-Naldi telah mendapat rekomendasi dari partai NasDem 5 kursi dan PAN 5 kursi.

Sementara syarat minimal untuk maju di Pilkada Pesawaran yakni 10 Kursi.

Artinya, Nasir-Naldi sudah dapat melenggang mengikuti ajang kontestasi politik 2020.

Kemungkinan Suara PDIP Pecah di Pesawaran

Bakal Calon Wakil Bupati Pesawaran Marzuki membantah adanya kemungkinan PDIP pecah suara di Pilkada Pesawaran 2020.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung ini menegaskan PDI Perjuangan di Pesawaran harus tegak lurus kepada keputusan partai.

"Tidak mungkin pecah di Pesawaran loyalitas pasti tegak lurus, Dendi-Marzuki yang wajib dimenangkan dan diperhitungkan secara matang," tegas Marzuki.

Menurut Marzuki, keputusan DPP PDI Perjuangan lah yang harus menjadi acuan setiap kader.

Untuk itu, kata dia, jika membantah keputusan partai, maka bisa dikenakan sanski.

"Kalo ada (membantah) ya akan dikenakan sanksi yang tegas. Dari atas (DPP) perintah ketua sampai ke kader yang paling bawah wajib mengamankan dan memenangkannya," tandasnya. (Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)