Pilkada 2020 di Lampung, Bawaslu Jangan Ragu Laporkan Pelanggaran Protokol Covid-19 ke Polisi

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar memerintahkan jajaran pengawas pemilihan umum di Provinsi Lampung untuk tidak ragu-ragu meneruskan pelanggaran protokol Covid-19  dalam masa kampanye Pemilihan Tahun 2020 ke aparat Kepolisian.

Hal itu sesuai undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. 

Penegasan tersebut disampaikan Fritz dalam Rapat Koordinasi Diseminasi Peraturan Perundang-undangan pada Jajaran Bawaslu Kabupaten/kota se Provinsi Lampung di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, Minggu (4/10/2020) malam. 

Acara tersebut mengundang Koordinator Divisi PHL dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dari 15 (lima belas) Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dikatakan Fritz, jajaran pengawas pemilu mempunyai tugas tambahan selain mengawasi setiap tahapan dan teknis pemilihan tahun 2020 sekaligus juga mengawasi protokol kesehatan dalam masa pandemik Covid 19. 

• Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Hadiri Sosialisasi Anti Politik Uang dan Hoax di Bandar Lampung

• PAN Lampung Ingatkan Kader Tegak Lurus Pada Keputusan Partai dalam Pilkada 2020 di Lampung

Hal ini berlaku untuk jajaran Bawaslu yang menyelenggarakan Pilkada 2020 maupun non Pilkada 2020.  

“Kita tidak punya senjata atau pentungan, kita hanya punya pulpen dan kertas. Tetapi kita semua tahu bahwa pulpen dan kertas punya makna yang lebih besar. Persoalannya, apakah kita mau gunakan atau tidak,” ujar Fritz Edward Siregar melalui Rilis yang diterima Tribunlampung.co.id, Senin (5/10/2020).

Lebih lanjut Fritz mengungkapkan di level pemerintah pusat, selalu ada rapat koordinasi terkait pengawasan tahapan pemilihan di masa pandemik Covid 19. 

Dalam rapat tersebut pihak Kepolisian RI  melaporkan pelanggaran protocol covid 19 dalam tahapan pemilihan 2020 dan tindakan yang ditangani polisi.