Berita Nasional
Beda Sikap Prabowo Subianto dengan Fadli Zon Terkait UU Cipta Kerja
Mengenai UU Cipta Kerja, ada beda pendapat antara Prabowo Subianto dengan Fadli Zon
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Sikap Prabowo Subianto dengan kadernya Fadli Zon berbeda mengenai UU Cipta Kerja.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan DPR.
Namun berbeda dengan anak buahnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang terang-terangan menolak UU Cipta Kerja.
Saat ini Prabowo menjabat Menteri Pertahanan RI sementara Fadli Zon menjabat anggota DPR RI.
Soal sikapnya itu, Fadli Zon sebelumnya sudah menyampaikan permintaan maaf.
"Sebagai anggota DPR, saya termasuk yang tidak dapat mencegah disahkannya undang-undang ini," ujar Fadli dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (7/10/2020).
Baca juga: Fadli Zon Sebut Polisi Langgar HAM karena Jemur Pedemo
Baca juga: SBY Tahu Orang yang Memfitnah Dirinya di Hadapan Presiden Jokowi
Fadli mengaku bukan merupakan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR yang bertugas melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja sejak awal hingga disahkan.
"Selain bukan anggota Baleg, saya pun termasuk yang terkejut adanya pemajuan jadwal Sidang Paripurna kemarin, sekaligus mempercepat masa reses. Ini bukan apologi, tapi realitas dari konfigurasi politik yang ada. Saya mohon maaf," papar Fadli.
Rekan Fadli Zon di Partai Gerindra yakni Habiburokhman menghormati sikap Fadli Zon.
"Saya tidak bisa mengomentari secara khusus senior saya. Saya tidak tahu konteksnya seperti apa? Redaksinya bagaimana? Dia senior saya, kita hormati," ucap Anggota Komisi III DPR itu.
Mengapa bisa berbeda pendapat?
Pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno menilai permintaan maaf Fadli Zon kepada publik menunjukkan sikap pribadi yang menolak Omnibus Law UU Cipta kerja.
Sebelumnya, Anggota DPR fraksi Partai Gerindra itu meminta maaf tidak dapat mencegah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang, oleh DPR.
"Fadli Zon ingin curhat ke publik bahwa sikap pribadinya yang menolak RUU Omnibus Law tak di dengar di Gerindra," ucap Adi saat dihubungi Tribunnews.com dua hari lalu.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu mengatakan, Fadli Zon tetap ingin memposisikan diri sebagai orang yang berseberangan dengan pemerintah, meskipun partainya kini menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).