Nasib Dewan Juri dan MC LCC 4 Pilar Kalbar Seusai Polemik Penilaian Viral

Ringkasan Berita:

• MPR RI menonaktifkan dewan juri dan MC LCC Empat Pilar Kalbar usai polemik penilaian viral.
• Kontroversi muncul saat jawaban SMAN 1 Pontianak dianggap salah, tetapi jawaban serupa dari SMAN 1 Sambas dinilai benar.
• MPR meminta maaf dan mengakui kelalaian juri.

Tribunlampung.co.id, Jakarta -  Nasib dewan juri dan pembawa acara atau MC Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat berakhir dengan penonaktifan seusai polemik penilaian pada babak final lomba viral di media sosial. 

Keputusan itu diumumkan langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI setelah publik menyoroti dugaan ketidakkonsistenan penilaian terhadap jawaban peserta dalam sesi rebutan poin.

“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis pernyataan resmi MPR RI melalui akun Instagram @mprgoid, Selasa (12/5/2026).

Langkah penonaktifan itu menjadi buntut langsung dari kontroversi final LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Kalimantan Barat yang digelar di Pontianak, Sabtu (9/5/2026). 

Dalam kompetisi tersebut, tiga sekolah melaju ke babak final yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Polemik bermula saat juri memberikan pertanyaan mengenai lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menjawab.

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” ujar peserta Regu C.

Namun jawaban tersebut justru membuat nilai Regu C dikurangi lima poin. Pertanyaan kemudian dilempar kepada Regu B dari SMAN 1 Sambas yang menyampaikan jawaban serupa.

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” jawab peserta Regu B.

Dewan juri kemudian menyatakan jawaban Regu B benar dan memberikan poin penuh. 

“Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh,” ucap juri.

Keputusan itu langsung diprotes peserta Regu C karena merasa telah memberikan jawaban identik. “Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti Regu B,” kata peserta dari SMAN 1 Pontianak.

Juri berdalih Regu C dianggap tidak menyebut unsur “pertimbangan DPD”. 

Namun penjelasan tersebut dibantah peserta yang bahkan meminta audiens menjadi saksi atas jawaban yang telah disampaikan.