Muhammadiyah Kritik Keras Kebrutalan Polisi dalam Tangani Pendemo UU Cipta Kerja

Masih di 2019, dua orang mahasiswa Universitas Halu Oleo, Immawan Randi dan Yusuf Kardawi gugur dengan luka tembak peluru tajam serta luka parah di kepala, ketika unjuk rasa tolak RKUHP di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Desember 2019, polisi juga menjadi aktor dalam pemukulan warga dalam kerusuhan penggusuran Tamansari, Bandung, Jawa Barat.

Minta polisi ungkap kurikulum pendidikan

Parade kekerasan oleh aparat Polri menyiratkan rasa penasaran pada Busyro cs mengenai muatan kurikulum Polri.

Busyro cs mengaku sempat mengusulkan agar Polri buka-bukaan soal kurikulum mereka.

"Kami sudah lama melakukan kajian ini. Salah satu hasil kajian itu dulu pernah kami sampaikan di depan Kapolri juga, sudah saatnya kurikulum pendidikan di Polri itu dibuka ke publik," ujarnya.

"Jangan-jangan kurikulum itu tidak mengandung filosofi yang sesuai dengan kemanusiaan, keadaban, keadilan, kesetaraan, dan kurikulum itu justru filosofinya mengandalkan pada violence (kekerasan) itu," jelas Busyro.

Mengungkap isi kurikulum pendidikan polisi menjadi vital dalam rangka mengontrol polisi yang kerap bertindak represif terhadap massa.

Apabila memang kurikulum pendidikan Polri bermasalah dan menjadi sebab di balik kekerasan aparat, maka hal itu bisa mengarah pada pembenahan Korps Bhayangkara secara lebih dalam.

Baca juga: BEM SI Sesalkan Sikap Jokowi yang Pilih Ketemu Itik Ketimbang Demonstran Penolak UU Cipta Kerja

Baca juga: Doa Setelah Wudhu dan Tata Cara Wudhu yang Benar

"Kalau itu yang ada, kan harus dibuka. Dalam rangka itu, maka, kalau mau fundamental betul, tidak parsial, saatnya revisi UU Kepolisian secara terbuka," sebut Busyro.

"Kalau tidak, ya akan terulang terus dan kasihan masyarakat menjadi korban terus, ditembak seenaknya saja," imbuhnya. (Kompas.com.Vitorio Mantalean)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Aparat Brutal Tangani Demonstrasi, PP Muhammadiyah: Polri Bukan Alat Kekuasaan!"