Tak Pakai Edaran Menteri Tenaga Kerja, Ganjar Pranowo Berani Naikkan UMP Jateng 2021

Ganjar mengatakan UMP Jateng tahun 2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Menaker yang intinya menyampaikan tidak naik atau sama dengan UMP 2020.

Editor: Romi Rinando
 KOMPAS.com/RASYID RIDHO
Ribuan buruh dari PT Nikomas Gemilang melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang perusahaan sepatu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah pusat sudah menerbitkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021.

Meski pemerintah pusat telah menerbitkan edaran menaikkan UMP, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo malah mengambil kebijakan berani untuk menaikkan UMP provinsi Jawa Tengah tahun 2021. 

Ganjar memilih menaikkan UMP Jateng tahun depan menjadi sebesar Rp 1.798.979,12 dari UMP Jateng tahun 2020 sebesar Rp 1.742.015.

Dalam keterangannya, Ganjar mengatakan tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja melainkan tetap berpegang dengan Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Sebelum UMP ditetapkan, Ganjar sudah mengadakan pertemuan dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait kenaikan UMP Jateng tahun 2021.

"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 sebesar Rp 1.798.979,12," kata Ganjar di rumah dinasnya, Puri Gedeh, Jumat (30/10/2020).

Ilustrasi - Tolak Kenaikan UMP 2020, Buruh di Lampung Akan Gelar Aksi, Ketua FSBKU: Ini Sungguh Tak Masuk Akal!
Ilustrasi - Tolak Kenaikan UMP 2020, Buruh di Lampung Akan Gelar Aksi, Ketua FSBKU: Ini Sungguh Tak Masuk Akal! (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha)

Baca juga: Upah 2021 Sama dengan 2020, Menaker Sebut Sudah Pertimbangkan Kepentingan Pengusaha dan Buruh

Baca juga: Upah Minimum Tidak Naik, Buruh Lampung Siap Melawan

Baca juga: Polisi Amankan Sabu Senilai Rp 10 Juta dari Seorang Buruh di Pringsewu

Ganjar mengatakan UMP Jateng tahun 2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Menaker yang intinya menyampaikan tidak naik atau sama dengan UMP 2020.

"Perlu saya sampaikan, bahwa UMP ini sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami pegang erat," terangnya.

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year of year (yoy) untuk September di Jawa Tengah sebesar 1,42 persen.

Sementara pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,85 persen.

"Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 3,27 persen. Angka inilah yang kami pertimbangkan, maka UMP Jateng tahun 2021 kami tetapkan sebesar Rp 1.798.979,12 atau naik Rp 56.963,9," jelasnya.

UMP ini, lanjut Ganjar, akan berlaku untuk seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Ganjar meminta seluruh kabupaten dan kota harus menjadikan pedoman UMP dalam penetapan UMK masing-masing.

"Mereka punya waktu sampai tanggal 21 November nanti untuk menyusun itu (UMK). Dan ini kalimatnya dapat, artinya bisa iya bisa tidak. Pengalaman di Jawa Tengah, selama ini kami tidak menggunakan UMP melainkan UMK," jelasnya.

Dengan kenaikan UMP Jateng tahun 2021 ini, Ganjar menyebut ada dua kabupaten atau kota di Jateng yang harus menyesuaikan, yakni Banjarnegara dan Wonogiri.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved