Kasus Corona di Lampung
Disos Sediakan 60 Unit Velbed untuk Penanganan Covid-19 di Lampung
Ketersediaan velbed yang dikelola oleh Taruna Tanggap Bencana (Tagana) sampai saat ini sebanyak 60 unit.
Penulis: Bayu Saputra | Editor: Reny Fitriani
lihat foto
Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Bayu Saputra
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dinas Sosial (Disos) Provinsi Lampung menyediakan 60 Velbed atau tempat tidur darurat untuk penanganan Covid-19 di bumi ruwai jurai.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Provinsi Lampung Aswarodi saat ditemui Tribun Lampung, Jumat (13/11/2020) disela-sela saat gowes bareng di UIN Raden Intan Lampung.
Dijelaskannya bahwa ketersediaan velbed yang dikelola oleh Taruna Tanggap Bencana (Tagana) sampai saat ini sebanyak 60 unit.
Velbed itu memang tempat tidur darurat yang dipersiapkannya untuk membantu penanganan Covid-19.
"Kita ada Tagana dan kita selalu sedia membantu pemerintah demi penanganan Covid-19 Provinsi Lampung ini bisa selesai dan harapannya tidak ada lagi yang terinfeksi virus corona," kata Kadisos Aswarodi.
Baca juga: RSP Unila Siap Tampung Pasien OTG Covid-19 di Bandar Lampung
Baca juga: Gubernur Arinal Ajak Masyarakat Lampung Hidup Sehat dengan Bersepeda
Jika pihak rumah sakit ada yang ingin meminjam Velbed milik Disos Lampung dipersilakan.
Namun harus memakai surat peminjaman kepada Disos, dan nanti pihaknya akan memberikan Velbed tersebut.
Kalau Velbed yang telah dipakai ada sebanyak 30 unit yang tersebar di beberapa rumah sakit.
Sementara Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa terkait ketersediaan tempat tidur dirinya mengakui belum berkordinasi dengan Pemkot dan Pemkab.
Apalagi kalau nantinya menjadi persoalan perkembangan yang terinfeksi Covid-19 tentang ketersediaan tempat tidur maka akan diambil alih.
Jadi tiga hari kedepan maka akan dirapatkan dengan bupati dan wali kota, terutama Bandar Lampung zona oranye dengan perkembangan yang timbul.
Makanya perlu doa dan usaha, memang kata kuncinya demi mencegah Covid-19 itu harus memiliki kesadaran masyarakat dan pemerintah.
Terutama kepada pejabat negara dalam menyelenggarakan tugasnya kewilayah yang tidak penting harus dikurangi dahulu.
Karena banyak pejabat di beberapa institusi itu pergi ke Banten Palembang dan luar provinsi.
