Pilkada Bandar Lampung 2020

Bawaslu Lantik 1.700 Pengawas TPS, Ini Tugasnya saat Pilkada Bandar Lampung 2020 Berlangsung

Pelantikan pengawas TPS dilakukan secara berjenjang di masing-masing kecamatan sejak 14-16 November 2020.

Penulis: kiki adipratama | Editor: Reny Fitriani
Dokumentasi Bawaslu Bandar Lampung
Pelantikan Pengawas TPS oleh Bawaslu Bandar Lampung. Bawaslu Lantik 1.700 Pengawas TPS, Ini Tugasnya saat Pilkada Bandar Lampung 2020 Berlangsung 

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Bawaslu Kota Bandar Lampung melantik 1.700 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (P-TPS). 

Pelantikan dilakukan secara berjenjang di masing-masing kecamatan sejak 14-16 November 2020.

"Kita telah melantik P-TPS. Mereka sebagai ujung tombak dari pengawas pemilu," kata Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Candrawansah, Selasa (17/11/2020).

Candra menyebut, P-TPS memiliki beberapa tugas saat Pilkada berlangsung.

Diantaranya, melakukan pengawasan selama masa kampanye berlangsung, juga pengawasan di masa tenang.

Kemudian, P-TPS juga wajib melakukan pengawasan selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. 

Baca juga: KPU Lampung Mulai Petakan TPS di Daerah Blank Spot untuk Penerapan SiREKAP

Baca juga: KPU Akan Lakukan Swab Test Jelang Pilkada Bandar Lampung 2020

"Mereka juga wajib mengawasi penyampaian logistik dan mengetahui berapa fom C6 yang terdistribusi dan yang tidak terdistribusi,Jajaran Pengawas TPS juga harus melakukan pendokumentasian terhadap C1 Plano, dengan cara memfoto dan memvideokannya minimla lima detik," jelas Candrawansah.

Candra menuturkan, hasil dokumentasi tersebut nantinya akan dilaporkan secara berjenjang, mulai dari pengawas di tingkat kelurahan, pengawas kecamatan, hingga ke Bawaslu kota Bandar Lampung.

"Dokumentasi ini adalah upaya kita dalam menjaga hak pilih warga. Agar tidak ada pergesertan suara yang dilakukan oknum tertentu," terang Candrawansah.

P-TPS akan melaksanakan tugasnya selama satu bulan.

Mereka mendapat honor Rp 650 ribu, ditambah uang makan dan pulsa (khusus di hari pemungutan suara).

"Mereka bertugas 23 hari sebelum hari H (pencoblosan, red) dan tujuh hari setelah hari H," ujar Candrawansah. (Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved