Breaking News:

Berita Nasional

Penyebab FPI Belum Terdaftar Sebagai Ormas di Kemendagri

FPI seharusnya tidak boleh melakukan kegiatan apapun sebagai ormas karena belum mengantongi SKT

Tribunnews/Jeprima
Ilustrasi - FPI tidak terdaftar sebagai ormas di Kemendagri 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Front Pembela Islam (FPI) ternyata belum mengantongo Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kementerian Dalam Negeri. 

Karena itu menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan  FPI seharusnya tidak boleh melakukan kegiatan apapun sebagai organisasi masyarakat (ormas).

"Idealnya, kalau mereka memahami, tidak boleh ada apa-apa, tidak boleh ada kegiatan, tidak boleh ada apa-apa sebagai ormas. Harusnya kan begitu," ujar Benny ketika dikonfirmasi wartawan, Sabtu (21/11/2020).

"Saya tidak tahu apakah dia (FPI) sudah berbadan hukum. Tapi waktu berproses dengan kita itu, tidak berbadan hukum, karena berbadan hukum itu kan izinnya dari Kemenkumham. Seperti ormas yang lain, seperti perusahaan yang lain, urusannya dengan Kemenkumham. Tapi kondisinya di Kemendagri seperti itu ya," lanjutnya.

Benny mengungkapkan, ormas yang dipimpin Rizieq Shihab itu mulanya terdaftar di Kemendagri.

Status terdaftar ditandai dengan adanya SKT.

SKT, kata Benny, berlaku lima tahun dan harus diperpanjang.

Baca juga: Pernyataan Keras Pangdam Jaya Dudung untuk FPI, IPW Apresiasi Manuver TNI Copot Baliho Habib Rizieq 

Baca juga: Putri Rizieq Shihab Najwa Shihab dan Suaminya Tak Hadiri Panggilan Polisi

SKT FPI telah habis pada 20 Juni 2019.

"FPI itu sebenarnya sudah sejak beberapa tahun yang lalu sudah terdaftar di Kemendagri. Kalau tidak salah, SKT FPI itu sudah tiga kali. Yang SKT terakhir itu masa berlakunya habis 20 Juni 2019," ungkap Benny.

Sebenarnya, kata dia, FPI sudah beritikad baik untuk memperpanjang SKT mereka.

Halaman
1234
Editor: wakos reza gautama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved