Dekat dengan Prabowo, Fadli Zon Dinilai Cocok Gantikan Edhy Prabowo Jadi Menteri Kelautan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Fadli Zon digadang-gadang jadi pengganti Edhy Prabowo untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kedekatan Fadli Zon dengan Prabowo Subianto bisa mengantarkan politisi Gerindra tersebut untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan meggantikan Edhy Prabowo.

Pengamat Politik dari Indo Barometer, M Qodari, mengungkapkan alasan Fadli Zon bisa menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan ( Menteri KKP) di pemerintahan Jokowi menggantikan Edhy Prabowo.

Qodari menuturkan nama Fadli Zon bisa jadi calon utama pengganti Edhy Prabowo karena dekat dengan Prabowo Subianto.

Hal ini berdasarkan pola sebelumnya, yang menurut Qodari, sosok menteri cenderung dekat secara pribadi dengan Ketua Umum Partai Gerindra.

"Kalau lihat dari pola sebelumnya yang jadi menteri kecenderungannya yang dekat secara pribadi dengan Pak Prabowo."

"Saya berpikir nama Pak Fadli Zon pengganti Edhy Prabowo," ujar Qodari, Kamis (26/11/2020), dilansir Tribunnews.

Baca juga: Fadli Zon Akhirnya Buka Suara Tanggapi Kasus Edhy Prabowo

Baca juga: Fadli Zon Ungkap Kejanggalan Anies Baswedan Dipanggil Polisi soal Rizieq Shihab

Lebih lanjut, Qodari menilai Fadli Zon bisa menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pemerintahan jika menjadi pengganti Edhy Prabowo.

Pasalnya, kata Qodari, Fadli Zon paling aktif mengkritik pemerintahan.

"Sekaligus kalau Fadli Zon diangkat jadi menteri membuktikan kemampuannya dalam mengelola pemerintahan, sebab selama di DPR beliau paling aktif mengkritik pemerintahan."

"Kita lihat akan menarik jika Fadli Zon jadi menteri," bebernya.

Meski begitu, jika benar Fadli Zon akan menjadi menteri Jokowi, hal ini dinilai akan menggerus elektabilitas Gerindra.

Hal ini diungkapkan Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin.

Mengutip Tribunnews, Ujang menerangkan dalam beberapa survei terakhir, elektabilitas Gerindra naik karena Fadli Zon memposisikan diri sebagai pengkritik pemerintah.

"Rakyat lebih suka pada partai yang kritis kepada pemerintah, daripada sekedar mengekor pemerintah," jelasnya.