Hasil Kajian KPK: Pejabat Kaya Bukan Jaminan Tidak Korupsi

"Padahal kalau kita pikir, kalau sudah kaya ya sudah dong, ternyata tidak ada hubungannya karena kita lihat juga sistem yang membelit membuat orang jadi tidak perduli kaya atau miskin selama lima tahun, katakanlah kalau kepala daerah atau selama menjabat dia terpaksa jatuh ke sistem," kata Pahala.

Kepala daerah misalnya, melakukan korupsi bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk mengembalikan modal dari sponsor yang mendanainya saat maju kontestasi serta membagikan kepada masyarakat yang menganggapnya memiliki uang banyak.

Demikian pula dengan pejabat lembaga atau kementerian yang tak tertutup kemungkinan melakukan korupsi untuk anak buahnya.

"Padahal kita sebut lah berapa sih gaji menteri? Cuma Rp19 juta plus dana operasional menteri Rp20 juta per bulan. 80% harus dipertanggung jawabkan. Padahal lihat ekspektasi orang, kalau ada menteri rasanya sudah cukup lah semuanya. Padahal nggak.

Makanya kita pikir jadi tidak relevan kaya atau miskin, sistemnya yang membelit orang jadi korupsi," katanya.

Dengan sistem yang demikian, Pahala mengakui hanya orang-orang berintegritas dan iman yang kuat yang tidak tergoda melakukan korupsi.

Orang-orang itu juga harus siap tidak populer.

"Yang kuat iman saja yang tidak terjerat korupsi, atau siap tidak populer untuk tidak coba-coba korupsi," kata Pahala. (Tribunnews.com/Ilham Rian)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "KPK: Pejabat yang Sudah Kaya Bukan Jaminan Tidak Korupsi"