Jabatan Berakhir 17 Februari, hingga Kini Belum Ada Plh Bupati di Lampung Selatan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan belum menerima informasi terkait penunjukan pelaksana harian (plh) bupati, baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun Pemprov Lampung.

Kabag Tata Pemerintah Setkab Lampung Selatan M Ali mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait penunjukan plh bupati Lampung Selatan.

Menurut Ali, sesuai dengan SK, masa jabatan bupati Lampung Selatan akan berakhir pada 17 Februari ini.

“Belum ada informasi terkait dengan penunjukan plh bupati,” kata dia melalui sambungan telepon, Minggu (14/2/2021).

Baca juga: Ratusan Hektar Sawah di Lampung Selatan Terendam Banjir Akibat Curah Hujan Tinggi

Baca juga: Kepala BNNK Lampung Selatan: Warga Binaan Positif Narkoba Akan Direhabilitasi

Ali mengatakan, tidak boleh ada kekosongan jabatan bupati.

Karenanya, ketika masa jabatan bupati/wakil bupati berakhir.

Sementara pejabat bupati/wakil bupati yang baru belum dilantik.

“Tidak boleh ada kekosongan untuk jabatan bupati ini. Kalau masa jabatan bupati/wakil bupati berakhir, sementara pejabat yang baru belum dilantik. Maka biasanya ditunjuk Pj atau Plh,” terang dia.

Menurutnya, Pemkab Lampung Selatan akan menunggu dari Kemendagri maupun dari Pemprov Lampung.

Terpisah, Komisioner KPU Lampung Selatan bidang Hukum Mislamudin mengatakan, sidang lanjutan sengketa hasil pilkada serentak di Kabupaten Lampung Selatan rencananya kembali digelar Senin (15/2/2021).

Menurut dia, sesuai jadwal, sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 15-17 Februari 2021.

“Kita besok untuk sidang putusan di MK. Kalau gugatan dua paslon yang mengajukan gugatan diterima, maka sidang akan lanjut pada pemeriksaan bukti-bukti dan saksi. Tetapi kalau ditolak, sidang sengketa berakhir,” kata Mislamudin.

Jika nantinya putusan MK adalah dismisal (ditolak), maka setelah mendapatkan surat ketetapan putusan MK, KPU Lampung Selatan akan menetapkan calon pasangan bupati/wakil bupati terpilih.

Hasil putusan MK ini akan menjadi dasar untuk KPU melakukan penetapan paslon terpilih.

“Batas waktunya 5 hari setelah menerima hasil putusan MK, kita sudah harus menetapkan paslon terpilih,” tegasnya.

Nantinya, lanjut Mislamudin, hasil penetapan paslon terpilih ini akan disampaikan ke DPRD.

Lalu DPRD akan menyampaikan ke Pemprov melalui Pemkab untuk kemudian dilanjutkan ke Mendagri untuk pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.

( Tribunlampung.co.id / Dedi Sutomo )