Pemprov Lampung Gelar Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pejabat Pimpinan Tinggi  

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung menggelar acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pejabat Pimpinan Tinggi Pemerintah Provinsi Lampung dengan Gubernur Lampung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (16/2/2021).

Acara dibuka oleh Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik).

Nunik mengatakan, kegiatan itu dilakukan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah dalam merealisasikan program masing masing, yang terkait dengan 33 Janji Kerja Gubernur.

Dalam arahannya dia meminta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pemprov Lampung untuk fokus dan mempunyai tekad untuk merealisasikan apa yang dijanjikan dalam Program masing masing.

“Perjanjian kinerja ini mempunyai konsekuensi yang sangat besar bagi setiap Pimpinan. Karena melalui perjanjian ini dapat dilakukan penilaian terhadap kinerja Saudara. Dan dapat dijadikan dasar dalam memberikan penghargaan (reward) ataupun hukuman (punishment),” ujar Nunik.

Menurutnya, seluruh pejabat dalam organisasi berkontribusi mengimplementasikan perjanjian kinerja yang ditandatangani ini. 

Sebab akan menentukan kiprah kinerja perangkat daerah yang dipimpin dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Lampung Berjaya.

“Mohon kerja sama kita semua dalam membantu Gubernur Arinal untuk bisa bekerja membawa Provinsi Lampung ini menjadi lebih baik lagi,” sebut Nunik. 

Dia menambahkan, meskipun penilaian kinerja hanya hal teknis dan penghargaan bukan hal utama yang dicari tapi tidak ada salahnya standar-standar penentuan dalam penilaian itu turut dipenuhi untuk bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan dan tanggung jawabnya.

Semua itu menggunakan anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan agar bisa mewujudkan visi Lampung Berjaya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Lukman, yang juga Ketua Panitia Pelaksana acara tersebut, mengatakan kegiatan ini sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah. 

Tujuannya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi dan kinerja aparatur. 

"Selain itu menjadi tolok ukur kinerja, dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi," kata Lukman.

( Tribunlampung.co.id / Kiki Adipratama )