Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin Paparkan Program Penanggulangan Kemiskinan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG BARAT - Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin memaparkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan Pemkab Lampung Barat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Ia menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Ruang Rapat Pesagi Kantor Bupati Lampung Barat.

"Melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain untuk  meningkatkan kegiatan ekonomi," sebut Mad Hasnurin, Senin (22/2/2021).

Mad Hasnurin selaku Ketua TKPK semester I tahun 2021 mengatakan, program pemerintah daerah dilakukan secara sistematis, terencana, bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat.

Baca juga: Terjadi Serangan Kawanan Gajah, 48 Rumah di Lampung Barat Rusak, Warga Diungsikan

Baca juga: Rugi Mengaku Untung, BUMD Lampung Barat Ingin Baik di Mata BPK

Ia menilai, Pemkab Lambar telah melaksanakan banyak program melalui APBD.

"Berupa penyediaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (BPPM), jaminan kesehatan penduduk miskin di luar kuota, jampersal, rehabilitasi rumah tidak layak huni," ujarnya.

"Kemudian, bantuan sembako untuk lansia, ibu hamil dan balita dari keluarga kurang mampu, pelatihan dan stimulan untuk kube, dan masih banyak lainnya," tambah Hasnurin.

Seluruh program yang dicanangkan Pemkab Lampung Barat, menurutnya, akan memberikan dampak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Lampung Barat.

"Apabila terealisasi dengan tepat sasaran," ucap Hasnurin.

"Maka, diperlukan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan," imbuh dia.

Baca juga: HPSN 2021, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus Apresiasi Gerakan Sedekah Sampah

Baca juga: Pengrajin Meja dari Kayu Selasih di Lampung Barat Harap Bantuan Alat dari Pemerintah

Berkaitan dengan data, ia mengungkapkan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan sumber data utama dalam menentukan sasaran atau penerima manfaat dari seluruh program yang dicanangkan Pemkab Lampung Barat.

Pada pelaksanaan rakor TKPK sebelumnya, yakni pada 16 desember 2020 yang lalu Pemkab Lampung Barat telah berkomitmen untuk mengoptimalkan DTKS.

"Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua TKPK Kabupaten Lampung Barat meminta bantuan TKPK Kecamatan dan TKPK Pekon/Kelurahan dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pemadanan NIK di DTKS dengan NIK KTP data kependudukan di wilayahnya," jelasnya.

Sehingga, DTKS yang akan dilakukan verifikasi dan validasi adalah DTKS yang sudah sinkron dengan data kependudukan Kabupaten Lampung Barat.

Mad Hasnurin menghendaki, seluruh pihak terkait, mulai dari aparatur kecamatan sampai pekon bekerja sama untuk menghasilkan data yang valid.

"Untuk itu, pastikan pelaksanaan pemadanan data telah dilakukan, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Nanda Yustizar Ramdani )