Breaking News:

Pilkada Pesisir Barat 2020

DPP NasDem Turun Tangan Berikan Advokasi untuk Agus Istiqlal-Zulqoini di MK

Pihaknya akan terus mengawal hingga tuntas kemenangan Paslon nomor urut 3 Agus Istiqlal-Zulqoini dalam rekapitulasi perolehan suara Pilkada Pesibar.

Penulis: kiki adipratama | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Kiki
Taufik Basari saat ditemui di Kantor DPW NasDem Lampung beberapa waktu lalu. DPP NasDem Turun Tangan Berikan Advokasi untuk Agus Istiqlal-Zulqoini di MK 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - DPP Partai NasDem turun tangan untuk memberikan advokasi kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal-Zulqoini Syarif sebagai pihak terkait dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

MK akan menggelar persidangan PHP untuk Pesisir Barat pada Rabu (24/2/2021) pukul 13.30 WIB. 

Perkara dengan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 Aria Lukita Budiwan-Erlina yang menggugat hasil pleno rekapitulasi perolehan suara KPU Pesisir Barat.

Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem Taufik Basari mengatakan, BAHU DPP Partai NasDem turut sebagai kuasa hukum dalam perkara ini.

Pihaknya akan terus mengawal hingga tuntas kemenangan Paslon nomor urut 3 Agus Istiqlal-Zulqoini dalam rekapitulasi perolehan suara Pilkada Pesisir Barat.

"Kita akan terus mengawal kemenangan Pilkada di Pesisir Barat. Ini sudah menjadi perintah Ketua Umum Partai NasDem Bapak Surya Paloh agar partai NasDem memberikan dukungan kepada setiap Pasangan Calon yang diusung mulai dari proses awal hingga akhir, termasuk dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi," ungkap Taufik Basari kepada Tribunlampung.co.id, Rabu (24/2/2021).

Sebagai Ketua BAHU DPP Partai NasDem, Taufik melihat tidak ada alasan yang cukup untuk mempermasalahkan pelaksanaan Pilkada Pesisir Barat. 

Selain itu, lanjutnya, tidak ada pelangaran yang dinyatakan Bawaslu sebagai pelangaran terstruktur sistematis dan masif.

"Dari segi pelaksanaan tidak ada pelanggaran yang signifikan yang mempengaruhi perolehan suara," 

"Termasuk juga tidak ada kesalahan dalam proses penghitungan suara. Bahkan, permohonan yang diajukan sudah melewati batas waktu dan tidak memenuhi syarat selisih suara sesuai Pasal 158 UU Pilkada" jelas Taufik yang juga Ketua DPW NasDem Lampung ini.

Persidangan yang rencananya akan digelar Rabu (24/2/2021) ini akan dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto didamping dua Hakim Konstitusi, Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Dalam persidangan ini, MK akan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dari masing-masing pihak.

Terhadap perkara PHP Bupati Pesisir Barat, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan Pemohon, baik mengenai MK, serta dalil-dalil lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. 

MK juga telah mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait.

( Tribunlampung.co.id / Kiki Adipratama )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved