Profil Moeldoko Ketum Partai Demokrat Versi KLB, Panglima TNI Pilihan SBY

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Moeldoko terpilih jadi Ketua Umum Partai Demokrat di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

Gelaran KLB itu digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/3/2021).

Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang, namun masih menunggu persetujuan Moeldoko, yang langsung ditelepon panitia kongres.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan 3 pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

Berikut perjalanan karier mantan Panglima TNI tersebut.

Ditunjuk Panglima TNI oleh SBY

Sebelum duduk sebagai pejabat Istana Kepresidenan, Moeldoko dikenal dengan pengabdiannya di TNI Angkatan Darat.

Di militer, karier Moeldoko mulai memuncak ketika menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD.

Jabatan itu diemban Moeldoko selama kurang lebih 3 bulan, terhitung sejak 20 Mei hingga 30 Agustus 2013.

Setelah itu, Moeldoko ditunjuk oleh Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tidak lain mantan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus ayah AHY, untuk naik pangkat dan menjadi Panglima TNI.

Alumnus Akabari angkatan 1981 ini menggantikan Laksamana Agus Suhartono saat ditunjuk sebagai orang nomor satu di TNI.

Politik praktis

Kursi Panglima TNI dijabat Moeldoko selama hampir 2 tahun, mulai 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015.

Usai pensiun dari militer, Moeldoko sempat menjajaki ranah politik praktis.

Dia tercatat masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) pada 2016.

Namun, pada 2018 Moeldoko mengundurkan diri dari partai tersebut.

Karier Moeldoko di Istana Kepresidenan dimulai sekira tiga tahun lalu.

Tepat 17 Januari 2018 Moeldoko di lantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Saat itu, pemerintahan RI masih dipimpin Jokowi bersama Jusuf Kalla.

Adapun Moeldoko masuk kabinet setelah Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan pada Januari 2018.

Saat itu dia menggantikan Teten Masduki.

Di pemerintahan Jokowi era kedua bersama Ma'ruf Amin, Moeldoko kembali dipercaya sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Selain menjabat KSP, Moeldoko juga duduk sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sejak tahun 2017.

Dilansir dari laman hkti.or.id, sektor pertanian bukan hal asing bagi Moeldoko yang merupakan anak seorang petani.

Moeldoko juga disebut banyak melakukan aktivitas bisnis.

Salah satu kiprah Moeldoko di sektor bisnis yakni mendirikan pabrik bus bertenaga listrik.

Selain itu, Moeldoko juga aktif di ranah ekonomi syariah.

Bersama putranya, ia mendirikan fintech syariah yang berorientasi membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebelumnya, nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ramai diperbincangkan di ranah politik Tanh Air saat ini.

Oleh sejumlah elite Partai Demokrat, Moeldoko dituding hendak mengudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024.

Tudingan ini pun langsung dibantah Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu menyebut bahwa isu ini bermula dari aktivitasnya menerima rombongan tamu.

Moeldoko tak menyebut detail tamu yang ia maksud.

Namun, menurut dia, tamu itu datang berbondong dan membicarakan banyak hal, bahkan curhat situasi terkini.

Dari aktivitas tersebut, muncul foto-foto antara Moeldoko dengan tamu-tamunya.

Moeldoko menduga, isu kudeta ini berangkat dari beredarnya foto-foto itu.

Meski begitu, Moeldoko enggan dikaitkan dengan tudingan kudeta.

"Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu ya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar," kata dia.

sumber: Tribunnews