Breaking News:

Demo Kades di Lampung Selatan

Ratusan Kades yang Datang Kantor Bupati Lampung Selatan Pertanyakan Tunjangan

Ratusan kepala desa dan staff  pemerintahan desa di Lampung Selatan mendatangi kantor Bupati Lampung Selatan pada Senin (8/3/2021).

Tribunlampung.co.id/Dedi Sutomo
Perwakilan Kepala Desa di Lamsel bertemu Sekda Thamrin. Ratusan kepala desa dan staff  pemerintahan desa di Lampung Selatan mendatangi kantor Bupati Lampung Selatan pada Senin (8/3/2021). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN – Ketua Apdesi Lampung Selatan, Mastur MS mengatakan, kedatangan dirinya dan ratusan kepala Desa dan aparatur desa lainnya ke kantor bupati untuk menanyakan jawaban dari pemerintah daerah terkait dengan kebijakan pengurangan tunjangan bagi aparatur desa di tahun 2021.

Ratusan kepala desa dan staff  pemerintahan desa di Lampung Selatan mendatangi kantor Bupati Lampung Selatan pada Senin (8/3/2021).

Ini dikatakannya saat bersama dengan sejumlah kepala desa yang menjadi perwakilan diterima oleh sekretaris daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin.

“Sebelumnya kita dan teman-teman sudah pernah bertemu dengan pak sekda sebelumnya. Kita mengharapkan ada jawaban yang memuaskan. Teman-teman menunggu,” kata dia, Senin (8/3/2021).

Sementara Hendryadi Kepala Desa Palembapang, menambahkan, sebelumnya pada 19 Februari lalu perwakilan kepala desa sudah melakukan audensi dengan pemerintah daerah.

Saat itu, lanjutnya, ada angin segar terkait dengan penurunan tunjangan bagi aparatur desa di tahun 2021 ini untuk nantinya akan ditinjau kembali.

“Tetapi sampai saat ini, tidak ada jawaban dan informasi lanjut terkait hal itu. Kita ingin ada jawaban tentang hal itu,”ujar dirinya.

Para aparatur desa berharap, tunjangan bagi mereka bisa dikembalikan. Karena hal itu juga turut menunjang kinerja pelayanan aparatur desa kepada masyarakat.

Hal ini pun turut diamini oleh Yahman, kepala desa lainnya yang turut hadir dalam pertemuan dengan sekretaris daerah, Thamrin.

Dirinya menambahkan, saat ini untuk biaya operasional kantor desa pun menjadi kesulitan. Karena tidak lagi bisa dianggarkan lewat ADD (alokasi dana desa).

“Ini tentu menunjang pelayanan kepada masyarakat. Padahal disisi lain, pemerintah terus mendorong pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” tegasnya.

Pengurangan tunjangan bagi kepala desa dan aparatur desa ini tertuang dalam SK bupati nomor : B/523/IV.13/hk/2021 tertanggal 30 Desember 2020 lalu tentang daftar penghasil tetap, tunjangan kades dan perangkata desa, tunjangan BPD serta insentif RT tahun 2021.

Tunangan bagi kepala desa yang pada tahun 2020 lalu sebesar Rp 2,2 juta perbulan. Pada tahun 2021 ini turun menjadi Rp. 500 ribu perbulan. Lalu untuk sekretaris desa yang semula Rp. 500 ribu perbulan, kini hanya Rp. 200 ribu perbulan.

Lalu untuk Kasi dan Kaur Desa yang semula Rp. 350 ribu perbulan kini hanya Rp. 150 ribu perbulan. Lalu tunjangan kepala dusun yang semula Rp. 350 ribu perbulan, kini hanya Rp. 100 ribu perbulan.

( Tribunlampung.co.id / Dedi Sutomo)

Penulis: Dedi Sutomo
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved