Breaking News:

Lampung Utara

Bupati Lampung Utara Budi Utomo Sambut Baik Pengawalan APH Terhadap PTSL

Budi Utomo, menyambut baik atas Kejati Lampung dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara melaksanakan pengawalan dan pengamanan terhadap PTSL.

Penulis: anung bayuardi | Editor: Reny Fitriani
Dokumentasi Pemkab Lampung Utara
Sosialisasi Pengawalan dan Pengamanan Proyek Strategis PTSL. Bupati Lampung Utara Budi Utomo Sambut Baik Pengawalan APH Terhadap PTSL 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG UTARA - Bupati Lampung Utara (Lampura) Budi Utomo, menyambut baik atas Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara melaksanakan pengawalan dan pengamanan terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hal ini akan berdampak positifnya sangat dirasakan oleh masyarakat.

Sebab, meskipun program PTSL (Prona) ini sudah setiap tahun dilaksanakan, namun masih saja ditemui beberapa masalah dalam proses persiapan pendaftarannya di lapangan.

Ibarat menanam padi, maka rumput yang tidak ditanam pun akan ikut tumbuh juga.

Salah satu permasalahan yang sering muncul di masyarakat tersebut adalah terkait dengan pembiayaan pengurusan. 

“Mungkin ini bisa kita pahami bahwa masyarakat yang ikut pengukuran yang kerja harian, saat dia direkrut menjadi Pokmas, maka dia tidak mencari nafkah (lain). Mudah-mudahan ini menjadi fasilitator dan antisifasi di lapangan agar nantinya tidak terjadi liar,” kata Budi Utomo saat memberikan sambutan Sosialisasi Pengawalan dan Pengamanan Proyek Strategis PTSL, Jumat 19 Maret 2021.

Bupati menambahkan, besaran pembiayaan kegiatan PTSL di Kabupaten Lampung Utara adalah mengikuti besaran yang disesuaikan menurut Wilayah Katagori IV yang terdiri dari Wilayah Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Kalimantan Selatan Rp200 ribu untuk per satu bidang tanah. 

Pembiayaan tersebut bukan termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan, melainkan hanya meliputi untuk biaya pembuatan 3 buah patok tanda batas dan pengadaan materai untuk satu surat pernyataan. 

“Di sinilah terkadang menjadi permasalahan tersediri karena di beberapa desa ternyata membutuhkan biaya tambahan di luar ketentuan, mengingat setiap desa memiliki kondisi yang berbeda-beda dan besarannya pun bervariasi. Hal ini dapat terjadi karena di beberapa Desa ada yang membutuhkan biaya transportasi ekstra, dan juga honorarium lembur,” jelas Bupati.

Terkait dengan permasalahan tadi, Pemkab Lampung Utara tahun ini telah memasukkan beberapa ketentuan dalam Perbup yang baru.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved