Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak, KPU Lampung Usulkan 100 Persen Pakai APBN

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - KPU Lampung usulkan anggaran Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak, 100 persen menggunakan APBN.

Kemudian, KPU juga mengusulkan pagu anggaran untuk disamakan.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Lampung Erwan Bustami.

Erwan bersama anggotanya Tio Aliansyah, Antoniyus, Agus Riyanto, Ismanto, Ali Sidik, dan Titik Sriningsih serta Sekretariat KPU Lampung, mengusulkan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi yang digelar KPU RI, Selasa (30/3/2021).

"Iya kita akan usulkan dalam Rakor ini. Misalnya untuk anggaran Pilkada, kita usulkan supaya ini menggunakan APBN semua dan pagu anggarannya kita harapkan ada keseragaman supaya lebih siap," ujar Erwan Bustami, Selasa.

Ia menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai satu di antara persiapan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024.

Sebab, berdasarkan hasil evaluasi pada Pilkada 2020 lalu, banyak anggaran yang terhambat di pemerintah kabupaten/kota jika menggunakan APBD.

"Evaluasi kita NPHD untuk Pilkada 2020 didapat dari APBN dan APBD. Nah yang APBD ini pencairannya kan beda-beda, sementara tahapan harus tetap jalan. Ini kenapa kita minta agar semua gunakan APBN," jelas Erwan.

Selain anggaran, Erwan juga akan mengusulkan penggunaan digitalisasi pada Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.

Ia mencontohkan, penggunaan teknologi saat tahapan perhitungan suara dilakukan yakni penggunaan aplikasi Sirekap yang berbasis digital.

Namun demikian, aplikasi tersebut belum sepenuhnya sukses lantan masih banyak daerah yang blank spot.

"Ini sangat penting untuk menunjang Pilkada 2024. Kalau semua jaringan itu sudah bagus sudah enak pakai Sirekap."

"Tapi kan sekarang masih banyak daerah yang blank spot. Nah ini yang akan kita usulkan juga nantinya," ungkap Erwan.

Selain itu, ia juga menginginkan verifikasi data C6 yang dibawa pemilih untuk pemungutan suara sudah berbasis digital.

Pemilih tinggal menunjukan barcode C6 pada smartphone nya kepada petugas TPS. Kemudian, Petugas TPS tinggal memverifikasi C6 tersebut dengan barcode.

"Termasuk perangkat nya misalnya kemarin itu kan Hp kan mandiri dari petugas KPPS, nah sekarang harus kita minta agar itu di fasilitasi oleh KPU RI."

"Kami juga berharap nanti infrastruktur kita itu memadai seperti misalnya pemilih tinggal menggunakan HP-nya untuk menunjukan dia sebagai pemilih," terang Erwan Bustami.

Karenanya, dia akan menyampaikan hal tersebut ke KPU RI.

"Agar teknis itu betul-betul tercipta untuk Pilkada 2024 dan ini akan kita usulkan ke KPU RI. Karena kira harus siapkan sejak saat ini dengan rentan waktu yang cukup panjang," pungkasnya.

Agar Tidak Tersendat

KPU Kabupaten/Kota di Lampung berharap usulan KPU Provinsi Lampung terkait sumber anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 diakomodir.

Ketua KPU Pesisir Barat Marlini hal itu akan lebih membantu kinerja penyelenggara saat melaksanakan proses tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

"Saya sepakat dengan KPU Lampung. Soal anggaran memang baiknya didorong via APBN agar tidak tersendat seperti pilkada kemarin," ungkap Marlini, Selasa (30/3/2021).

Menurut Marlini, anggaran juga harus ditetapkan selaras dan secara serentak oleh pemerintah untuk setiap daerah.

Sebab, kata dia, tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak akan berlangsung secara berbarengan.

"Maka anggarannya itu tidak bisa tersendat Karena siftnya juga untuk pemilu serentak."

"Semoga negara mendukung pilihan Pemilu serentak 2024 selaras dengan anggaran yang dianggarkan secara srentak oleh pemerintah, " ujar Marlini.

Hal senada juga diungkapkan Ketua KPU Lampung Timur Wasiyat Jarwo. Ia menuturkan, beberapa hal yang diusulkan KPU Provinsi Lampung tersebut merupakan hasil rakor bersama KPU Kabupaten/Kota se-Lampung.

"Ya setuju, saya kira yang diusulkan oleh KPU Provinsi itu sudah sesuai hasil rakor bersama KPU Kabupaten/Kota se-Lampung," kata Jarwo. ( Tribunlampung.co.id / Kiki Adipratama )

Baca berita Pemilu 2024 lainnya