TNI Terjunkan Pasukan Setan Buru KKB Papua, Jago Taktik dan Penyamaran

Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk.

Senapan dengan sistem bolt Action ini menggunakan munisi kaliber 7,62 x 51mm.

Dengan bobot 6,82 kg, senapan ini memiliki panjang laras 650 mm yang di tambah dengan teleskop.

“Dalam pertempuran, penembak runduk memegang peran penting untuk bisa melumpuhkan lawan dari jarak jauh. Biasanya para penembak runduk ini tidak hanya digunakan untuk operasi penugasan melainkan juga menjalankan penugasan khusus seperti pengamanan VIP dan VVIP,” tandasnya.

400 Prajurit Yonif dan 100 Brimob Bakal Kepung KKB Papua

Untuk meredam keberingasan KKB Papua, baik TNI maupun Polri mengirimkan pasukannya berjumlah ratusan personel pilihan.

Kurang lebih 400 prajurit Yonif 403/WP akan dikirim ke perbatasan RI-PNG pada 23 Februari 2021 mendatang.

Sedang di Polri, 100 Brimob asal Polda Jambi dikirim ke Papua untuk mengahalau gangguan dari KKB Papua.

Sekadar diketahui, di awal 2021, ada 4 prajurit TNI Banteng Raider (Yonif 400/BR) gugur ditembak KKB Papua.

Pertama, Prada Agus Kurniawan yang gugur dalam kontak senjata dengan KKB Papua di Distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada hari Minggu, (10/1/2021) sekitar pukul 11.40 WIT.

Kejadian serupa menimpa Pratu Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Hamdani. Keduanya tewas dalam kontak senjata setelah KKB menyerang Pos TNI Titigi, Distrik Sugapa, Jumat (22/1/2021).

Terbaru, aksi KKB Papua telah menewaskan Prada Ginanjar Arianda, Senin (15/2/2021). Polri kembali menambah jumlah pasukan untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Puncak Jaya, Papua.

Kali ini terdapat 100 personel Brigade Mobil atau Brimob yang dikirimkan ke Papua. Mereka diketahui berasal dari Polda Jambi.

Kapolda Jambi, Irjen A Rachmad Wibowo, mengatakan pihaknya berpesan kepada 100 pasukan Brimob untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya di Papua.

Selain itu, Rachmad juga mengingatkan kepada para personel Brimob yang diberangkatkan untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).