Mabes Polri Benarkan Perwira Polresta Bandar Lampung Kena OTT karena Dugaan Pungli SIM

"Benar ini dalam upaya pengawasan. Tentunya setiap pelayanan publik itu, apalagi kepolisian Lampung, Polres dan jajaran, sudah menandatangani bersama zona integritas," kata Pandra, Minggu (30/5/2021).

Menurutnya, Polda Lampung melaksanakan kegiatan pengawasan bukan hanya di wilayah Polresta Bandar Lampung, tapi juga sentra-sentra pelayanan masyarakat lainnya.

"Pengawasan dari kami yaitu inspektorat daerah, bersama bidpropam dan dukungan dari Divisi Propam Mabes Polri," kata Pandra.

Namun, Pandra belum dapat merinci berapa orang yang diamankan.

Pandra tak menampik, selain oknum perwira berinisial RYN, ada beberapa personel Satlantas Polresta Bandar Lampung lainnya yang ikut diamankan.

"Jadi kita tunggu bagaimana hasil pemeriksaan atau apa pun penyidikan," kata Pandra.

Pandra menambahkan, pihaknya juga masih mendalami penyebab oknum perwira Polresta Bandar Lampung diamankan Divpropam Polri.

Dari informasi yang beredar, penangkapan tersebut terkait dugaan penyelewengan dalam pelayanan SIM dan STNK.

"Tapi kan pelayanan publik itu bisa apa saja. Intinya salah satu saja. Yang mungkin pelayanan di bidang pelayanan SIM dan STNK. Tapi kita tunggu hasil penyelidikan Bidang Propam Polda Lampung," kata Pandra.

Pandra juga belum dapat menyampaikan kronologi OTT yang dilakukan Divpropam Polri bekerja sama dengan Bidpropam Polda Lampung.

Pandra berharap OTT tersebut dapat menjadi bahan evaluasi setiap anggota Polri.

"Informasi ini setidaknya bisa berguna bagi kami, membentuk suatu kinerja yang baik dalam membentuk perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat," tandas Pandra.

Terkait sanksi terhadap oknum polisi tersebut, Pandra menyatakan yang bersangkutan masih perlu menjalani proses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Apabila ada penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi koridor kita secara hukum, apalagi kita sudah dilandasi dengan Tribrata, Catur Prasetya, yaitu akan ada proses sidang disiplin maupun sidang kode etik kepolisian," imbuh Pandra. ( Tribunlampung.co.id / Joviter Muhammad )