Breaking News:

Metro

Warga Metro Langgar Prokes Bakal Dikenai Sanksi

Pemerintah Kota Metro membahas tata cara pelaksanaan sanksi administrasi pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Penulis: Indra Simanjuntak | Editor: Daniel Tri Hardanto
Dok Pemkot Metro
Asisten III Kota Metro Misnan. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Pemerintah Kota Metro membahas tata cara pelaksanaan sanksi administrasi pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Asisten III Kota Metro Misnan mengatakan, perlunya pengaturan mekanisme pelaksanaan sanksi administrasi pelanggaran dalam peraturan daerah terkait adaptasi kebiasan baru.

"Penyusunan perwali sebagai dasar pedoman dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19," beber Misnan dalam rapat di OR Setda Metro, Kamis (17/6/2021).

Adapun tujuan pengenaan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, pengelola dan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap ketentuan, mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Baca juga: 465 Orang di Pesawaran Terima Sanksi Lantaran Abai Prokes

"Serta memberikan beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan," kata Misnan lagi.

Adapun jenis pelanggaran orang perorangan yang dikenakan sanksi administratif dalam penyelenggaraan adaptasi kebiasaan baru di antaranya tidak mengenakan masker di ruang publik.

"Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan daya paksa polisional," imbuhnya.

Sementara bagi kegiatan usaha atau penanggung jawab tempat umum yang melanggar ketentuan dalam pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembubaran kegiatan, menghentikan sementara kegiatan, dan pembekuan sementara izin pencabutan izin.

"Ketentuan dalam peraturan wali kota berlaku selama masa pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan yang mengatur materi yang sama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini," tuntasnya.

( Tribunlampung.co.id / Indra Simanjuntak )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved