Breaking News:

Berita Terkini Nasional

Lurah Pancoran Mas yang Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat Akhirnya Dicopot

Lurah Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Suganda dibebastugaskan dari jabatannya sebagai lurah.

Penulis: Bambang Irawan | Editor: Heribertus Sulis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -  Lurah Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Suganda dibebastugaskan dari jabatannya sebagai lurah.

Sanksi itu diberikan kepada Suganda karena terbukti bersalah menggelar pesta pernikahan di rumahnya pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, Sabtu 3 Juli 2021 lalu.

Pemerintah Kota Depok melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok menjatuhkan sanksi tegas kepada Suganda.

Sanksi tersebut sesuai dengan surat keputusan (SK) Wali Kota Depok Nomor 862/KEP-1721/BKPSDM/2021 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan atas nama saudara S.

Dalam keterangan resmi Pemkot Depok, Suganda diduga telah melanggar aturan PPKM Darurat saat menggelar resepsi pernikahan di rumahnya yang berlokasi di Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok yang berlangsung pada Sabtu (3/7/2021) lalu.

Baca juga: Viral Lurah di Depok Gelar Hajatan saat PPKM Darurat, Berikut Faktanya

"Hari ini telah diserahkan Surat Keputusan Wali Kota Depok nomor 862/KEP-1721/BKPSDM/2021 yang diterbitkan tanggal 8 Juli 2021, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan atas nama Saudara S. SK tersebut sudah diterima langsung oleh yang bersangkutan," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri dalam keterangan resminya, Jumat (9/7/2021)

Keputusan tersebut dikatakan Supian sudah melalui prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dimulai dari permintaan keterangan oleh BKPSDM dilanjutkan dengan pemeriksaan khusus oleh tim Pemeriksaan Khusus (Riksus), yang diketuai oleh Inspektur Pembantu Wilayah II.

Hasil pemeriksaan khusus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditandatangani oleh Inspektur Kota Depok, Firmanudin, SE, Ak, yang merekomendasikan jenis hukuman yang akan diberikan dengan mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan.

"Wali Kota Depok, Mohammad Idris selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan hukuman disiplin melalui Keputusan Wali Kota No. 862/Kep-1721/BKPSDM/2021," paparnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved