Breaking News:

Tulangbawang

Cegah Klaster Kantor, Pemkab Tulangbawang Lampung Terapkan 75 Persen WFH

Pemkab Tulangbawang masih memberlakukan ketentuan jam kerja baru bagi PNS di masa pandemi Covid-19.

Penulis: Endra Zulkarnain | Editor: Daniel Tri Hardanto
Tribunlampung.co.id/Endra
Sekkab Tulangbawang Anthoni. Pemkab Tulangbawang memberlakukan ketentuan jam kerja baru bagi PNS di masa pandemi Covid-19. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Pemkab Tulangbawang masih memberlakukan ketentuan jam kerja baru bagi PNS di masa pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran bernomor 800/712/VI.4/TB/2021 yang ditandatangani Sekretaris Kabupaten Tulangbawang Anthoni, ada ketentuan 75 persen work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi pegawai yang bekerja di OPD non-esensial dan non-kritikal.

Adapun pegawai yang bekerja di OPD esensial dan kritikal diberlakukan 50 persen bekerja di kantor dan sisanya WFH.

OPD yang masuk kategori esensial di antaranya, BPKAD, Diskominfo, Disdukcapil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Bapenda.

Baca juga: Pegawai Terpapar Covid-19, Kantor Dinas di Lampung Selatan Berlakukan WFH 50 Persen

Sementara OPD kategori kritikal meliputi Diskes, RSUD Menggala, UPT Diskes Puskesmas, UPT Diskes Laboratorium, Satpol PP, Dishub, Satgas Covid-19, BPBD, dan Dissos.

Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tulangbawang Andri Haryanto mengatakan, ketentuan itu merujuk Instruksi Mendageri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro.

"Ketentuan ini dibuat untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di lingkup Pemkab Tulangbawang. Mencegah timbulnya klaster kantor semakin banyak," terang Andri, mewakili Kepala BKPP Tulangbawang Yeni Karmini Utari, Kamis (5/8/2021).

Dalam surat edaran itu, juga tercantum larangan bagi pejabat maupun pegawai Pemkab Tulangbawang untuk melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.

"Kecuali (perjalanan dinas) mendapat izin dari bupati," kata Andri.

Dalam masa PPKM Mikro Darurat ini, semua kepala OPD di Pemkab Tulangbawang diminta mengupayakan agar tugas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik tidak terbengkalai.

"Khusus staf yang bekerja dari rumah akan dipantau dan dilakukan pembagian kerja secara merata," paparnya.

( Tribunlampung.co.id / Endra Zulkarnain )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved