Tanggapi Sorotan Mendikbud Nadiem, 7 Daerah di Lampung Siap Belajar Tatap Muka

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Sebanyak tujuh daerah yang disebut oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim belum melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Padahal sebenarnya, ke-7 daerah itu sudah bisa dilakukan secara terbatas karena berada di PPKM Level 1, 2, dan 3.

Terbaru, ke-7 daerah tersebut menyatakan akan segera melaksanakan jika kondisi sudah memungkinkan.

Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad, mengatakan dalam waktu dekat siap menggelar PTM tingkatan sekolah di kabupaten itu.

Konsep belajar mengajar tengah dirancang oleh Dinas Pendidikan Lampung Tengah menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung.

“Saat ini progresnya masih dibahas bersama Disdik," kata Musa Ahmad, Selasa (24/9/2021), dengan tenang, menanggapi sorotan Mendikbud Nadiem.

Dia mengatakan proses PTM di Lamteng tertunda pelaksanaannya karena berhubung kondisi penyebaran Covid-19 yang sempat meningkat.

Kabid Dikdas Disdik Lamteng, Nur Rahman, yang dihubungi teprisah, menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengikuti arahan dari Kementerian Pendidikan.

Baca juga: Belajar Tatap Muka di Lampung Terkendala Restu Mendikbud Ristek Nadiem Makarim

“Saya masih di Jakarta di Kementrian Pendidikan. Direktur SMP Kemendikbud RI menginstruksikan daerah untuk kembali menggelar PTM," jelasnya.

Sebelumnya, Tribun memberitakan, Mendikbud Nadiem menyebut 12 daerah melarang PTM.

“Mayoritas berada di Pulau Sumatra,” kata Nadiem Makarim saat Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (23/8/2021).

Daerah mana saja? "Ada Kepulauan Riau, ini mohon dukungannya. Ada Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Pemkot Serang, Pemprov Gorontalo."

"Kemudian, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waykanan, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulang Bawang, dan Pemkab Mesuji."

"Ini beberapa daerah yang secara eksplisit dilarang oleh pemdanya," katanya.

Nadiem pun meminta tolong kepada Komisi X agar daerah tersebut dapat segera melaksanakan sekolah tatap muka.

"Jadi, bapak ibu anggota Komisi X, tolong bantuannya."

"Ada beberapa yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh pemdanya, padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Lebih detail berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Namun, dalam kondisi pandemi Covid-19, koordinasi antara Pemkab dan Pemprov menjadi hal penting sehingga nantinya tiap daerah tidak mengambil jalan sendiri-sendiri karena saling terkait.

Dalam penanganan Covid, semua daerah harus berada pada satu langkah yang sama.

Baca juga: Musa Ahmad Sebut Lampung Tengah Segera Gelar Belajar Tatap Muka 

Bijak Menanggapi

Plt Kadisdikbud Mesuji, Yoga Puja Rama, juga dengan bijak menanggapi sorotan Mendikbud Nadiem. Ia mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan semua perangkatnya untuk dapat diselenggarakan PTM.

"Membuka sekolah ‘kan juga ada persiapannya, salah satu nya izin wali murid. Ini sedang disiapkan oleh sekolah, secepatnya nanti jika persyaratannya lengkap, kami akan menyelenggarakan PTM terbatas," ujarnya.

Pemkab Lampung Utara, melalui Kadisdikbud Mat Soleh, mengakui daerahnya memang melaksanakan PTM.

Pihaknya baru akan menggelar pertemuan dengan Pemprov Lampung untuk penyelenggaraan PTM tatap muka.

“Nanti 27 Agustus 2021 kami rapat koordinasi dengan Pemprov Lampung,” katanya.

Rapat tersebut akan membahas langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan pemerintah kabupaten dan kota jika pembelajaran di buka secara tatap muka.

“Kalau rencananya akan dimulai secara serentak pada 30 Agustus mendatang,” kata Mat Soleh.

Sedangkan Dinas Pendidikan Tanggamus mengaku baru akan rapat dengan Satuan Pelaksana Pendidikan dari seluruh kecamatan guna membuat keputuskan PTM.

Menurut Agoeng Basori, Kabid Pendidikan Tanggamus, hal itu untuk mengetahui kondisi sekolah dari tiap kecamatan. Nantinya sekolah yang siap akan lebih dulu gelar tatap muka.

"Sebenarnya dinas, sekolah, siswa sudah ingin tatap muka, tapi persyaratannya untuk itu berat. Dan kasus Covid-19 juga sempat meningkat jadi perlu pertimbangan yang matang," ujar Basori.

Bagaimana di Tulangbawang? Kadisdik Tulangbawang, Ristu Ilham, memastikan PTM akan kembali dilaksanakan awal September mendatang.

PTM tersebut akan diujicobakan mulai tingkat SMP, SD, TK, dan Paud.

"Ini sedang saya buatkan nota dinasnya, mau diajukan ke Bupati. Nanti bagaimana instruksi pimpinan," terang Ristu.

"Kalau kesiapan sekokah memang sudah siap, sejak awal memang sudah siap. Karena rencana kita memang awal tahun ajaran baru 12 Juli lalu PTM, tapi karena kasus Covid belum melandai, kita tunda," papar Ristu.

Akan halnya Pemkab Lampung Selatan, Kadisdik Yespi Cory mengatakan masih menunggu izin dari Tim Gugus Tugas untuk menggelar kegiatan PTM di sekolah.

"Satu di antara syarat untuk melakukan PTM, harus mendapat izin dari Tim Gugus Tugas daerah, walaupun dalam surat keputusan PPKM level 3 luar Jawa-Bali sudah memperbolehkan kegaiatan pembelajaran tatap muka," kata Yespi.

Yespi menyebut dalam waktu dekat ini sepertinya belum bisa melaksanakan PTM. 

“Kalau satu syarat saja belum terpenuhi, maka kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah belum bisa dilakukan," ujarnya.

Sekda Lampung Selatan, Thamrin, mengatakan, syarat untuk dapat melakukan PTM di sekolah, guru harus sudah di vaksin. 

"Jadi kalau gurunya sudah semua divaksin, silakan untuk menggelar PTM," sambungnya.

Gubernur Sesalkan

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengaku keberatan dengan sorotan dari Mendikbud Nadiem Makarim.

"Jadi persoalannya ‘kan kita 14 daerah itu baru dua hari yang lalu selesai Zona Merah," katanya saat dikonfirmasi Tribun, Selasa.

Saat ditanya sikapnya terkait sorotan Menteri Nadiem, Arinal meminta tanyakan kepada Menteri Nadiem secara langsung.

Kadisdikbud Lampung Sulpakar menambahkan bahwa memang diakuinya kabupaten dan kota di Lampung belum melaksanakan PTM.

Karena Lampung ini baru beberapa hari sejumlah daerah keluar dari zona merah.

Jika KBM tatap muka dilakukan pada kondisi itu, maka akan khawatir akan muncul klaster baru dan kasus akan meningkat.

"Saat ini vaksinasi di kalangan tenaga kependidikan juga belum maksimal," kata Sulpakar.

Tenaga kependidikan masih banyak yang belum divaksin, dan harapannya bersama bergandengan tangan segera menuntaskan vaksinasi ini.

Diharapkan vaksinasi kepada tenaga pendidikan dan secara menyeluruh secepatnya dilakukan.

Baca juga: Persiapan Belajar Tatap Muka, Disdik Tanggamus Lampung Pastikan Jumlah Guru Terima Vaksin

Vaksinasi bagi tenaga kependidikan tercatat ada sekitar 14 ribu yang belum divaksin.

"Nanti kita akan didata lagi dan kita selalu berkordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk segara diselesaikan vaksinasi bagi guru," kata Sulpakar. ( Tribunlampung.co.id / byu/ang/tri/dik/end/sam/dom/rga )