Breaking News:

Universitas Muhammadiyah Metro

Edi Ribut Harwanto Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Jelaskan Kode Etik Wartawan

Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H., dosen ahli Hukum Pidana Ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Metro 

ist
Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H., dosen ahli Hukum Pidana Ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Metro  menjawab salah satu pertanyaan wartawan pada sesi tanya jawab saat mengisi aacara Dialog Publik di hadapan para pengurus  Pimpinan Daerah Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Provinsi Lampung dan Pengurus DPC KWRI Metro di Balai Wartawan Kota Metro 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Independensi Pers Nasional mengalami penurunan kualitas tugas pokok dan fungsinya disebabkan karena adannya faktor kepentingan dan faktor ekonomi para pekerja pers dan perusahaan pers sehingga mempengaruhi kualitas produk jurnalistiknnya yang tidak lagi netral berpihak kepada rakyat dan kepentingan umum tetapi memihak kepada kekuasaan ataupun kelompok berkepentingan.

Hal itu dikatakan Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H., dosen ahli Hukum Pidana Ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  Metro (UM metro)  menjawab salah satu pertanyaan wartawan pada sesi tanya jawab saat mengisi aacara Dialog Publik di hadapan para pengurus  Pimpinan Daerah Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Provinsi Lampung dan Pengurus DPC KWRI Metro di Balai Wartawan Kota Metro (25/8/2021) siang.

Dialog Publik di pandu oleh wartawan senior Mudai Yunus, usai pemilihan ketua Dewan Pimpinan Cabang KWRI Kota Metro MK Hanafi MT secara aklamasi mengukuhkan kembali ketua lama masa bakti 2021-2023 mendatang. Dialog publik yang digelar, mengambil tema “ Mewujudkan Insan Pers Yang Berdaulat dan Mandiri Serta Independen dan Bertangung Jawab Dalam Perpektif Delik Pers”.

Selanjutnya, Edi menjelaskan bahwa, wartawan era post truth saat ini mengalami tantangan yang begitu tajam dan keras, bahkan banyak kasus wartawan di bunuh, dianiaya dan diperlakukan tidak hormat oleh nara sumber yang berasal dari kalangan pengusaha maupun oknum pejabat negara. Banyak kasus yang kita temui, hal yang melukai dan merendahkan tigas pokok pers dalam melakukan aktifitas jurnaslitiknya.

Pers indonesia, seolah tengelam dalam arena ketidak pastian hukum, karena membanjirkan dunia media sosial nitizen yang terkesan sebagai wartawan. Masayarakat umum di kanal youtube, Instagram, Tiktok, Facebook dll, berlomba-lomba meyajikan berita menyajikan berita kejadian atau peristiwa secara langsung tanpa melihat hak privasi seseorang. Melihat orang kecelakaan luka berat sampai meningal langsung di rekam di posting dimedia sosial.

Kejadian yang menyangkut hak-hak privasi orang juga diposting di media sosial, tanpa menghormati hak-hak hukum masyarakat korban. Tindakan nitizen tersebut merupakan sebuah pelanggaran tindak pidana, dimana ketika para ahli waris mempersoalkan atas postingan mengandung kekerasan atau luka cacat tubuh di ungah secara bebas para nitizen terkesan mengalahkan tugas pokok seorang wartawan.

Produk nitizen yang sembarangan memposting foto orang, kejadian, peristiwa hukum, yang menjadi privasi seseorang, jika dilangar hal itu akan berdampak pada sanksi hukum bagi para nitizen termasuk sebagai kejahatan cybercrime.

Menyebar foto seseorang di media sosial tanpa izin dapat di pidana dengan UU Hak Cipta No 28 tahun 2014, menyebar menyiarkan foto melangar norma agama dan norma susila juga akan terkena sanksi UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Menyebar berita bohong di media sosial terjerat UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menyebar kebencian medoa sosial juga dapat dijerat dengan ketentuan peraturan pada  KUHP dan undang-undangn khusus laianya. Artinya, nitizen berpeluang terkena sanksi pidana, jika ia melakukan postingan-postingan yang bertentangan dengan norma-norma hukum.

Lain halnya dengan para wartawan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta hak-hak konstitusi sebagimana diatur di dalam Pasal 4 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers. “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan peneyiaran. Dalam mempertangungjawabkan di depan hukum wartawan mempunyai hal tolak.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved