Percaya Penuh, Desiree Tarigan Tolak Lepas Hotman Paris sebagai Kuasa Hukum

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Polemik rumah tangga Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul masih berlanjut.

Hingga kini konflik rumah tangga keduanya belum juga menemui titik terang.

Baru-baru ini, Desiree Tarigan mengungkapkan bahwa pihak Hotma Sitompul memberikan beberapa syarat untuk lakukan perdamaian.

Namun tawaran damai dari pihak Hotma Sitompul itu ditolak oleh Desiree Tarigan.

Bukan tanpa alasan, penolakan itu lantaran dinilai Desiree Tarigan salah satu syarat yang diajukan tak masuk akal.

Baca juga: Lihat Penampilan Nagita Slavina yang Hamil 7 Bulan, Aurel Hermansyah Terpukau

Baca juga: Nasib Biduan Hajatan Dulu Dibayar Rp 60 Ribu, Kini Zaskia Gotik Bertarif Rp 200 Juta

“Sampai sekarang masih belum ada kesepakatan damai, kita masih menunggu tetapi tidak ada kesepakatan,” kata Desiree Tarigan.

Dikatakan Desi sapaan akrabnya, Hotma Sitompul memintanya untuk melepaskan kuasa kepada Hotman Paris Hutapea selaku pengacara Desiree Tarigan.

“Karena dikesepakatan perdamaian itu diminta memutuskan kuasa hukum saya,” tambahnya.

Terkait hal tersebut, Desiree Tarigan pun merasa keberatan.

Ibu Bams eks Samson situ merasa syarat yang dilayangkan oleh pihak Hotma Sitompul itu tidak adil.

Baca juga: Hotman Paris Beberkan Honor Jadi Pengacara Desiree: Hanya Sebatas Transport

Pasalnya, Desiree Tarigan menyebut bahwa kuasa hukum Hotma  Sitompul lebih dari satu untuk menghadapi konflik mereka.

“Di mana saya ini perempuan yang punya kuasa hukum Cuma satu, sementara pihak Hotma kuasa hukumnya sebegitu banyak. Saya nggak pernah protes, nggak pernah ngomongin,” ujar Desiree Tarigan.

Sedangkan, menurut Desi dirinya hanya memiliki satu kuasa hukum selama menghadapi konflik mereka yakni Hotman Paris Hutape.

“Kalian bisa bayangkan kalau saya nggak punya kuasa hukum, saya bukan orang hukum dan nggak ngerti hukum. Itu saja. Tapi oleh sebab itu, perdamaian tidak tercapai,” ungkapnya.

Untuk sejauh ini, Desiree Tarigan mengatakan tidak ada gugatan yang masuk ke pengadilan atas permasalahan tersebut.