PSI Minta Gaji Dewan Dipotong, Tanggapi Pengakuan Krisdayanti Tentang Gaji Anggota DPR

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Polemik terkait pengakuan Krisdayanti tengang gaji anggota DPR RI masih terus terjadi.

Pernyataan Krisdayanti soal gaji anggota DPR dan dana asprirasi baru-baru ini jadi sorotan dan buat heboh.

Terkini, muncul protes yang meminta jumlah gaji anggota DPR RI di potong. Banyak yang tak menyangka bahwa gaji wakil rakyat itu sangat besar.

Tak sedikit pula masyarakat yang beranggapan, bila nominal gaji yang diterima oleh anggota DPR RI itu tak sebanding dengan kinerja yang mereka lakukan.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, Sabtu (18/9/2021) kemarin.

Baca juga: Krisdayanti Kena Batunya setelah Beberkan Gajinya sebagai Anggota DPR

Berdasarkan catatan PSI, Sigit mengungkapkan bawah pada 2020 DPR hanya mengesahkan 3 Undang-undang (UU)) dari 37 Rancangan Undang-Undang (RUU) program legilasi nasional (Prolegnas).

“Selama dua tahun sejak dilantik, DPR periode ini baru mengesahkan empat Undang-Undnag dari target 248 RUU yang masuk Prolegnas 2020-2024,” ungakp Sigit Widodo.

Karena hal itulah, dikatakn Sigit, nominal gaji yang besar dan tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR RI itu tak tepat.

Sigit pun memberikan saran bahwa gaji anggota DPR RI dipotong untuk dialihkan ke anggaran lain yang kini sangat membutuhkan.

“Tunjangan-tunjangan yang diterima oleh anggota DPR lebih baik dipotong saja dan dialihkan untuk anggaran penanganan Pandemi Covid-19,” bebernya.

Baca juga: Krisdayanti Ungkap Perubahan Sikap Aurel Hermansyah

Ia pun mengklaim, bahwa PSI sejak tiga tahun lalu sudah menyuarakan besarnya gaji anggota DPR RI di luar gaji pokok yang diterima.

“Dulu beberapa calon anggota legislative dari PSI membentuk Kaukus PSI Bersih-bersih DPR karena prihatin dengan pendapatan DPR yang super besar dan tidak transparan,” ujar Sigit.

Sigit juga menyebut, ada belasan tunjangan yang jumlahnya sangat besar dan sangat mengada-ada.

Krisdayanti Dipanggil Ketua Fraksi PDIP DPR RI