Polemik Gubernur Gorontalo dan Mensos Risma, Rusli Habibie Ungkap Soal Pesan WhatsApp

“Beberapa media juga bertanya kepada saya, apakah saya keberatan dengan tindakan kemarin?"

"Saya membalas tidak mungkin saya memarahi orangtua yang memarahi saya, karena bagi saya itu bagian dari pendidikan ke kami,” katanya.

Fajar menjelaskan persoalan yang terjadi saat itu.

Pada waktu, ada 26 nama penerima PKH yang dipertanyakan oleh kepala desa kenapa uangnya belum masuk.

Kata Fajar, karena nama-nama tersebut belum masuk di daftar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang menjadi domain Kementrian Sosial.

“Berikutnya saya jelaskan karena saat ini sedang terjadi proses pemadanan data sehingga terindikasi KPM ini dinonaktifkan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” jelasnya

Menerima penjelasan itu, Risma bertanya kepada staf kementerian yang menjawab datanya ada.

Begitu pula jawaban pihak bank yang bertugas mencairkan dana.

“Pihak bank menyampaikan sudah dalam proses transaksi. Mendengar hal itu ibu menteri langsung berdiri ke arah saya."

"Padahal maksud pihak bank itu yang sudah transaksi untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) bukan penerima PKH yang ibu menteri maksudkan,” lanjut Fajar.

Setelah kejadian, Fajar sudah mengklarifikasi kepada Mensos.

Ia menjelaskan, daftar 26 nama-nama tersebut masih ada di aplikasi e-pkh.

Sebagian besar di antaranya merupakan penerima perluasan (PKH baru penambahan) tahun 2021.

“Nama nama yang belum masuk uangnya itu, PKH perluasan yang pendataannya dilakukan bulan Januari dan pengaktifannya antara bulan Juni dan Juli 2021,” tuturnya.

Sebagai koordinator PKH, pihaknya berkomitmen untuk bekerja sesuai prinsip SIP yakni santun, integritas dan profesional.