Breaking News:

Lampung Selatan

Sekda Lampung Selatan Thamrin Ingatkan Pentingnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Sosialisasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lampung Selatan.

Editor: Dedi Sutomo
Diskominfo Lampung Selatan
Sosialisasi Permendagi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Thamrin sosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kegiatan yang dihadiri Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pemerintah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis.

Kegiatan sosialisasi yang diperuntukan bagi lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan itu, digelar di Aula Rajabasa, Kantor Dinas Bupati Lampung Selatan, pada Kamis (18/11/2021).

Pada kesempatan tersebut, Thamrin meminta seluruh peserta bisa menyamakan persepsi setelah mengikuti sosialisasi tersebut.

"Mengingat pelaksanaan sosialisasi IPKD ini merupakan tindak lanjut daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," katanya.

Baca juga: 380 SD di Tanggamus Mengikuti ANBK Tahun 2021, Pesertanya Guru dan Siswa

Thamrin berharap, setelah mengikuti sosialisasi ini seluruh peserta dapat mengukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Peserta dapat mengukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang merupakan satuan ukur yang ditetapkan berdasarkan indikator penilaian kualitas kinerja, tata kelola keuangan, daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Lanjut Thamrin, dengan demikian indeks pengelolaan keuangan daerah dan inovasi daerah dapat terwujud seiring meningkatnya pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Oleh karenanya dibutuhkan juga peran aparatur internal didalam melakukan pengawasan pada pengelolaan keuangan daerah secara aktif dan komprehensif," tegasnya.

Kepala Balitbang Kabupaten Lampung Selatan Syahlani mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah tersosialisasinya pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh perangkat daerah dan kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan.

Baca juga: Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Tengah Mardiana Musa Ahmad Sambangi Anak Penderita Tumor Kaki

Sementara itu, Kepala Balitbang Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengatakan ada enam dimensi pengukuran atau penilaian IKPD provinsi maupun kabupaten atau kota.

"Dimensi itu yakni, Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyerapan Anggaran, Kondisi Keuangan Daerah, dan Opini BPK atas LKPD," katanya.

"Tetapi yang terlibat secara langsung BPKAD, Bappeda, Kominfo, dan Inspektorat. Dan sekarang ini (IPKD) sudah on progess.”

“Mekanismenya ini akan tutup pada 22 November 2021 untuk provinsi dan kabupaten," ujarnya. (Tribunlampung.co.id/ Dominius Desmantri Barus)

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved