Kadisnaker Lampung Beber Alasan UMP Cuma Naik Rp 8.484, Agus: Banyak Perusahaan Merosot Produksinya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Pemprov Lampung telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP Lampung 2022 sebesar Rp 2.440.486,18.

Angka ini naik Rp 8.484,61 atau 0,35 persen dari UMP tahun 2021 yang sebesar Rp 2.432.001,57.

Apa alasan mendetail yang melatarbelakangi kenaikan UMP yang cuma Rp Rp 8.484,61 itu? Berikut petikan wawancara Tribun dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Agus Nompitu, Selasa (23/11/2021).

UMP Lampung 2022 naik hanya Rp 8.484. Padahal UMP 2021 sudah tidak naik. Bisa jelaskan lagi alasan detail kenaikan yang cuma Rp Rp 8.484 itu?

Jadi pada 2021 memang telah dilakukan rapat dengan Dewan Pengupahan, tepatnya pada 15 November 2021.

Dalam rapat itu telah diambil kesepakatan UMP sebesar itu dan akan diberlakukan mulai 1 Januari 2022.

Dasarnya yaitu UU 11 tahun 2020 tentang Cipa Kerja, PP 36 tentang pengupahan dan SE Menaker.

Lalu data ekonomi yang bersumber dari BPS dan secara keseluruhan menjadi dasarnya UMP pada 2022.

Kemudian aspek makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan juga anggota rumah tangga yang bekerja.

Seberapa besar kondisi pandemi Covid-19 ikut memberi pengaruh terkait sedikitnya kenaikan UMP?

Kita tahu sejak 2020 sampai saat ini pandemi Covid-19 belum selesai.

Tapi alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini kasusnya melandai.

Tapi dampak kondisi sosial ekonomi masih dirasakan, banyak perusahaan mengalami kemerosotan, baik produksi dan kinerja perusahaan.

Kenaikan UMP hanya Rp 8.484 bahkan tidak cukup untuk membeli 2 liter BBM, bagaimana tanggapan Anda?

Dewan pengupahan sudah membahas dan juga mengkaji, tapi kita mengacu arah kebijakan strategis nasional yang diberikan pemerintah pusat melalui Kemenaker.

Salah satunya tentu pertimbangan untuk tidak ada terjadinya kesenjangan antarwilayah antarprovinsi.

Ada juga provinsi yang tidak menaikan UMP-nya.

Karena ada beberapa pertimbangan kondisi ekonomi di daerahnya dan Lampung dengan pertimbangan tetap menaikan UMP meskipun tidak semua menerima UMP tersebut.

Pertimbangan ekonomi daerah, dan adanya juga pertimbangan kondisi ketenagakerjaan serta tidak terjadi kesenjangan antar wilayah.

Namun ini adalah upah terendah yang harus diberikan kepada buruh yang bekerja dibawah 1 tahun dan pekerja diatas 1 tahun tentu dimintakan harus menyusun skala upah.

Dalam penentuan UMP, apa dasar aturannya?

SK Gubernur Lampung Nomor G/634/V.08/HK/2021 tanggal 19 November 2021 tentang UMP 2022. UU 11 Tahun 2020 UU Cipta Kerja dan PP 36/2021 tentang Pengupahan dan Surat Edaran Menaker No.B-M/383/HI.01.00//XI/2021.

Siapa saja yang ikut dalam pembahasan penentuan UMP?

Diantaranya akademisi, para pakar, perwakilan Apindo, serikat buruh serta BPS.

Sebelum penentuan UMP, terlebih dahulu ada pengukuran Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Bisa jelaskan detailnya?

Jadi didasarkan dari data BPS, seperti rumah tangga dan rumah tangga yang bekerja serta inflasi.

Termasuk juga berbagai tingkat kelayakan yang menjadi variabel upah minimum tertinggi dan upah minimum terendah.

Apa saja komponen yang masuk dalam pengukuran KHL?

Pertimbangan yang diberikan yaitu tingkat inflasi, produk domestik reginonal bruto, tingkat harga yang ada di masyarakat.

Pertimbangannya juga terkait keseimbangan memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Dan UMP ini akan menjadi dasar penetapan UMK yang paling lambat pada 30 November 2021.

Terkait penolakan serikat buruh atas UMP 2022, bahkan ada rencana demonstrasi, tanggapan Anda?

Tidak semua keputusan yang diberikan pemerintah itu memuaskan semua pihak dan itu keputusan yang terbaik. Adanya aksi itu merupakan hak mereka.

Aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pihak yang berwenang dan kita tetap menerima aspirasi secara konstruktif.

(Tribunlampung.co.id/bayu saputra)