UMK Lampung Selatan 2022 Naik Rp 7.621, Usulan Besaran UMK Rp 2,6 Juta

"UMP ini juga telah di-SK-kan. SK Gubernur Lampung Nomor G/634/V.08/HK/2021 tanggal 19 November 2021 tentang UMP 2022," jelasnya, Senin (22/11/2021).

Agus juga mengatakan jika penetapan angka UMP itu berdasarkan formula yang telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan mengacu UU 11 Tahun 2020 UU Cipta Kerja dan PP 36/2021 tentang Pengupahan dan Surat Edaran Menaker No. B-M/383/HI.01.00//XI/2021 tentang penyampaian data perekonomian dan ketenagakerjaan dalam penetapan upah minimum tahun 2022.

Menurut Agus, pertimbangan penetapan UMP ini juga melihat kondisi makro ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan ketenagakerjaan di daerah dan secara nasional. UMP akan diberlakukan 1 Januari 2022.

Ia meminta setiap pemda di Lampung dapat memperhatikan UMP ini dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). "UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP dan perusahaan harus mengikuti formula yang telah ditentukan peraturan," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, nilai UMK kabupaten/kota itu maksimal sudah diterima Disnaker Lampung pada 30 November 2021.

Ada 11 kabupaten/kota yang akan menentukan sendiri UMK-nya. Sementara 4 daerah yakni Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan Pesisir Barat belum memiliki Dewan pengupahan sehingga UMK-nya mengikuti UMP.

Agus pun menegaskan jika pengusaha harus mematuhi soal upah ini.

"Jadi kalau ada perusahaan yang tidak menaati UMP ini akan ada sanksinya sesuai tingkat pelanggaran norma pengupahan," kata Agus.

Adapun sanksinya sesuai Pasal 88 angka 63 UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal ini menyebutkan, barang siapa melanggar ketentuan misalnya membayar upah lebih rendah dari upah minimum maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

Tindak pidana tersebut termasuk ke dalam tindak pidana kejahatan sehingga pegawai/buruh dapat melaporkan ke polisi dan menempuh upaya hukum pidana terhadap pengusaha.

Namun penetapan UMP ini dikecualikan untuk usaha mikro kecil. Untuk usaha mikro kecil, penetapan upahnya berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan tenaga kerjanya.

FSBKU Menolak

Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Lampung Tri Susilo menyatakan pihaknya menolak kenaikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja di Lampung.

Susilo menganalogikan, kenaikan UMP Rp 8.000 tidak akan cukup untuk menambah biaya operasional pekerja.

"Kita bulatkan kenaikannya Rp 10 ribu, itu saja belum cukup untuk tambahan beli bensin atau semacamnya," kata Susilo, Senin.