TKD Lampung Dipangkas Rp 500 Miliar, Mirza: Tidak Terlalu Berpengaruh

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja Pemprov Lampung.

Hal itu disampaikan Mirza terkait pemangkasan TKD oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Mirza sendiri ikut hadir dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menkeu Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Gubernur mengatakan, komunikasi gubernur dan Menkeu yang baru berjalan dengan baik.

Dalam kesempatan itu, ia berdialog dan bersilaturahmi untuk membahas sejumlah aturan baru yang diterapkan pemerintah pusat.

“Kami berdialog terkait aturan-aturan baru yang ada di pemerintah pusat dan daerah. Untuk Lampung, saya sampaikan banyak poin, di antaranya soal penggunaan APBD untuk penganggaran tenaga P3K dalam tiga tahun ke depan,” kata Mirza saat diwawancarai di kantornya, Rabu (8/10/2025).

Menurutnya, kebijakan tersebut membuat Dana Alokasi Umum (DAU) yang diambil pemerintah pusat mendorong Pemprov Lampung harus menggunakan APBD secara lebih ketat. 

Imbasnya, rasio belanja pegawai mengalami kenaikan.

Mirza menyebut Menkeu berharap perekonomian Lampung pada triwulan I tahun 2026 dapat tumbuh lebih baik.

“Menkeu berharap ekonomi Lampung di awal 2026 bisa naik, sehingga berdampak juga pada peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.

Menanggapi adanya pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 500 miliar lebih, Mirza menegaskan hal itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja Pemprov Lampung.

Pemprov Lampung, terus dia, tetap akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan sektor pendidikan.

“Pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD, tapi kita juga berharap sektor swasta semakin tumbuh. Ekonomi bisa bergerak hingga ke desa melalui kolaborasi bersama. Mudah-mudahan tidak ada dampak signifikan. Kita targetkan perbaikan jalan tetap berjalan untuk mendorong perputaran ekonomi di Lampung,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala BPKAD Lampung Nurul Fajri juga menyinggung adanya pengurangan TKD pada tahun anggaran 2026.

Menurutnya, hal ini tidak hanya dialami Pemprov Lampung, tetapi juga seluruh daerah di Indonesia.