Jangkau Korban kekerasan, Pemkot Bandar Lampung Libatkan 340 Relawan 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melibatkan 340 relawan untuk memperkuat kepedulian terhadap anak dan perempuan.

“Para ratusan relawan ini untuk terus memperkuat program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM),” kata Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, di Gedung Semergou, Pemkot Bandar Lampung, Rabu (8/10/2025).

Eva menjelaskan, keberadaan relawan tersebut menjadi langkah krusial dalam menjangkau korban kekerasan dan memberikan keberanian bagi mereka untuk berani mengadu.

“Para aktivis bukan hanya peduli, tapi juga menjadi ujung tombak perlindungan di masyarakat. Mereka perlu penguatan kapasitas agar bisa mendampingi korban secara maksimal,” ujarnya.

Sebanyak 340 relawan tersebut tersebar di 17 kelurahan, dengan komposisi dua orang di tingkat kecamatan dan empat koordinator di tingkat kota.

Sementara di tiap kelurahan terdapat tiga relawan yang menjadi jaringan di luar relawan SAPA, berperan sebagai garda terdepan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Bandar Lampung juga menyiapkan tim pendamping yang akan membantu korban dari awal hingga proses hukum selesai, termasuk pendampingan psikologis dan kebutuhan konsumsi secara gratis.

“Bahkan jika diperlukan, pendampingan bisa dilakukan hingga luar kota seperti ke Palu. Masih banyak masyarakat yang belum tahu harus mengadu ke mana,” ujar Eva.

Ia menambahkan, setiap anak dan perempuan memiliki hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, termasuk kesehatan reproduksi. Semua itu penting demi terwujudnya Generasi Emas 2045.

Pemkot Bandar Lampung mencatat jumlah pengaduan kasus kekerasan tahun ini cukup tinggi.

“Untuk kasus perempuan tercatat 63 laporan, sementara anak mencapai 94 laporan. Kasus dominan adalah kekerasan seksual terhadap anak,” ungkap Eva.

Sebagian besar korban berasal dari keluarga dengan orang tua berpisah, bekerja sebagai TKI, atau anak berkebutuhan khusus.

“Anak-anak dengan kebutuhan khusus lebih rentan. Perlindungan terhadap mereka harus jadi perhatian utama,” tegasnya.

Eva juga menyinggung salah satu kasus yang sempat mencuat, yakni insiden di Safarius. Ia menegaskan bahwa penyelesaian kasus kekerasan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.

“Semua harus berkolaborasi dengan masyarakat agar korban tahu ke mana harus mengadu. 

WhatsApp jadi jalur komunikasi yang efektif. Banyak korban KDRT yang akhirnya berani menghubungi dan mendapatkan bantuan. Perempuan harus bebas dari tekanan dan kekerasan,” ujar Eva.

( Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra )