Pemprov Lampung Ajukan Pinjaman Rp 1 Triliun, Untuk Apa?

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pemprov Lampung berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp 1 triliun untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, langkah itu diambil karena kondisi sejumlah ruas jalan di berbagai daerah sudah masuk kategori darurat dan berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

“Kita akan coba memperbaiki jalan-jalan se-Provinsi Lampung. Kita darurat, jalan-jalan kita jelek, sedangkan ekonomi harus tumbuh, distribusi harus lancar. Sayang, petani harganya sudah mulai bagus, tapi kalau jalannya jelek, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat,” kata Mirza kepada awak media di kantor Pemprov Lampung, Rabu (5/11/2025).

Menurutnya, rencana pinjaman tersebut telah dibahas dalam rapat paripurna DPRD Lampung pada Agustus 2025 sebagai bagian dari pembahasan Raperda APBD 2026.

Menurut Mirza, perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama Pemprov Lampung untuk mendukung peningkatan harga dan distribusi komoditas pertanian seperti singkong, jagung, dan padi.

“Pertumbuhan ekonomi harus dimaksimalkan. Kita ingin petani bisa lebih mudah mengantar hasil panennya tanpa terkendala kondisi jalan. Maka infrastruktur ini harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemprov Lampung tidak ingin menunggu waktu lama untuk memperbaiki jalan.

Salah satu opsi tercepat yang dipertimbangkan adalah melalui mekanisme pinjaman daerah.

“Kita tidak bisa menunggu dua-tiga tahun lagi. Salah satu opsinya adalah peminjaman,” ujarnya.

Mirza juga menyebut, opsi pinjaman tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.

Ia memastikan bunga pinjaman pemerintah pusat jauh lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan komersial.

“Peminjaman pusat sangat murah bunganya, jauh di bawah bunga bank. Sayang kalau tidak dimaksimalkan untuk pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Lampung Munir Abdul Haris menyambut positif rencana tersebut.

Menurutnya, langkah itu merupakan strategi percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat di berbagai wilayah.

“Pinjamannya sudah disepakati dalam rapat paripurna Raperda APBD 2026. Dana itu akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, terutama sektor jalan,” kata Munir.