Breaking News:

Bandar Lampung

Deklarasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Pemprov Lampung Gandeng Kemenkumham

Pemprov Lampung mengharapkan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Lampung terjalin dengan apik.

Penulis: Bayu Saputra | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra
Deklarasi menuju wilayah bebas korupsi, Pemprov Lampung gandeng Kemenkumham. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengharapkan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Lampung terjalin dengan apik.

Adanya deklarasi janji kinerja dan pencanganan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Tahun 2022 pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini menandakan kepedulian yang baik tentang hukum.

Dengan deklarasi janji kinerja ini menandakan sensitifitas dalam pemulihan ekonomi nasional.

"Saya mengapresiasi pihak dari Kanwil Kemenkumham Lampung pada deklarasi hari ini. Apalagi janji kinerja dalam pemulihan ekonomi nasional," kata Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) saat menghadiri deklarasi janji kerja di kantor Kemenkumham Lampung, Rabu (12/1/2022).

Saat ini masih banyak persoalan hukum yang ditemukan ditengah masyarakat, terkadang tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Sehingga diperlukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung (HAM) dalam bidang pelayanan Hukum dan HAM di Provinsi Lampung.

Dengan kerja sama ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum serta meningkatnya budaya sadar hukum.

Sehingga kedepannya dunia usaha dapat berkembang dengan kondusif sebagaimana yang menjadi target pembangunan kedepan khususnya di Provinsi Lampung.

Kemenkumham berperan maksimal dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya terkait kerja sama.

Pembentukan produk hukum daerah, pembangunan kesadaran hukum masyarakat serta bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Baca juga: PLN Lampung Programkan 8 Desa di Tanggamus Teraliri Listrik hingga Bedah Rumah

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved