Bandar Lampung
Deklarasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Pemprov Lampung Gandeng Kemenkumham
Pemprov Lampung mengharapkan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Lampung terjalin dengan apik.
Penulis: Bayu Saputra | Editor: Reny Fitriani
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengharapkan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Lampung terjalin dengan apik.
Adanya deklarasi janji kinerja dan pencanganan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Tahun 2022 pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini menandakan kepedulian yang baik tentang hukum.
Dengan deklarasi janji kinerja ini menandakan sensitifitas dalam pemulihan ekonomi nasional.
"Saya mengapresiasi pihak dari Kanwil Kemenkumham Lampung pada deklarasi hari ini. Apalagi janji kinerja dalam pemulihan ekonomi nasional," kata Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) saat menghadiri deklarasi janji kerja di kantor Kemenkumham Lampung, Rabu (12/1/2022).
Saat ini masih banyak persoalan hukum yang ditemukan ditengah masyarakat, terkadang tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
Sehingga diperlukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung (HAM) dalam bidang pelayanan Hukum dan HAM di Provinsi Lampung.
Dengan kerja sama ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum serta meningkatnya budaya sadar hukum.
Sehingga kedepannya dunia usaha dapat berkembang dengan kondusif sebagaimana yang menjadi target pembangunan kedepan khususnya di Provinsi Lampung.
Kemenkumham berperan maksimal dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya terkait kerja sama.
Pembentukan produk hukum daerah, pembangunan kesadaran hukum masyarakat serta bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Baca juga: PLN Lampung Programkan 8 Desa di Tanggamus Teraliri Listrik hingga Bedah Rumah
Perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual, pemenuhan, penghormatan, pemajuan, perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia.
Sementara itu, Plt Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung Iwan Santoso mengatakan bahwa dirinya berjanji bisa bekerja dengan baik setelah dideklarasikan.
Dimana pada hari ini deklarasi tersebut langsung dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI
Yasonna Laoly dengan tema Kemenkumham Semakin Pasti dan Berakhlak.
Perjanjian kinerja ini merupakan langkah awal untuk mengambil langkah strategis dengan tujuan agar pelaksanaan pencapaian target kinerja.
Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat lebih terarah dan tepat sasaran dan pihaknya berkomitmen untuk membangun SDM unggul dan terpercaya.
Sehingga menjadikan kata kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Oleh karena itu, P
pembangunan SDM menjadi prioritas strategis untuk segera dilaksanakan.
"Kanwil Kemenkumham Lampung menjadikan hal ini sebagai tantangan untuk segera diwujudkan dalam langkah cepat mengembangkan SDM mengikuti perkembangan Industri 5.0." kata Iwan.
Deklarasi ini merupakan momentum awal yang ingin dibangun sebagai penegakan janji kinerja dan juga bentuk komitmen jajaran Kemenkumham Lampung.
Dalam memberikan pengabdian dan loyalitas tanpa batas dimana seluruh jajaran Kemenkumham Lampung berjanji untuk memberikan yang terbaik bagi negeri.
Dirinya juga mengajak mengawali tahun 2022 dengan penuh optimis selalu berpikir positif, berkata positif, dan berperilaku positif supaya hasilnya pun akan positif.
(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)