Pringsewu
Wakil Bupati Pringsewu Buka Sosialisasi Penanganan Pasca Bencana
Wakil bupati Pringsewu Fauzi mengatakan, masyarakat memegang peranan penting terhadap upaya-upaya pengurangan risiko bencana.
Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono | Editor: Dedi Sutomo
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG .CO.ID, PRINGSEWU – Wakil bupati Pringsewu Fauzi mengatakan, masyarakat memegang peranan penting terhadap upaya-upaya pengurangan risiko bencana, baik pada tahapan pra bencana maupun pasca bencana.
Menurutnya, hal itu berdasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Sesuai ketentuan tersebut, penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta yang terintegrasi oleh pelaksanaan secara terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh.
"Sehingga masyarakat memegang peranan penting terhadap upaya-upaya pengurangan resiko bencana, baik pada tahapan pra bencana maupun pasca bencana", kata Fauzi.
Ketika itu, dia membuka Sosialisasi Penanganan Pasca Bencana - Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna), Selasa 15 Februari 2022 di Balai Pekon Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu.
Baca juga: Buron Selama 4 Bulan, Pelaku Pencurian di Lampung Tengah Diamankan oleh Polisi
Lanjut Fauzi, pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dilatarbelakangi bahwa masyarakat yang pertama mendapatkan dampak bencana.
Kemudian masyarakat juga dapat melakukan antisipasi awal. Sehingga bencana tidak berdampak lebih luas terhadap masyarakat sekitar.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pringsewu Edi S Pamungkas mengatakan, kegiatan Sosialisasi Penanganan Pasca Bencana Jitupasna diselenggarakan dari 15-17 Februari 2022 di tiga lokasi berbeda.
Yakni masing-masing di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu (15 Februari), Pekon Yogyakarta Kecamatan Gadingrejo (16 Februari) dan Pekon Kediri Kecamatan Gadingrejo (17 Februari).
Edi berharap melalui sosialisasi yang juga dihadiri unsur muspida, camat dan kapekon tersebut, dapat mendorong koordinasi berbagai pihak terkait.
Ia memberikan batasan dan fungsi masing-masing para pemangku kepentingan dalam penanganan bencana.
Serta memberikan pemahaman kepada wilayah sasaran dalam penanganan pasca bencana.
(Tribunlampung.co.id / R Didik Budiawan C)
