Ade Utami Ibnu: Kelangkaan Minyak Goreng Ancam Keripik Pisang Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Ade Utami Ibnu meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng.

Menurutnya, kejadian ini tentu sangat memukul perekonomian daerah, terlebih para pelaku UMKM.

“Di saat perekonomian mulai bangkit, kemudian disusul naiknya kasus Covid-19 varian Omicron, lalu hadir kebijakan pembatasan mobilitas lewat PPKM Level 3 dan Level 2 di Provinsi Lampung, kini minyak goreng baik di pasar tradisional maupun swalayan ritel susah didapatkan. Tentu berdampak secara luas atau multiplier effect di masyarakat,” kata Ade Utami, Jumat (18/2/2022).

Menurutnya, selain ikut mengerek harga sembako yang lain dan memicu inflasi, menghilangnya minyak goreng di pasar akan mengancam UMKM di Provinsi Lampung.

Baca juga: Pelaku UKM Makanan Ringan di Pringsewu Mengeluhkan Kelangkaan Minyak Goreng

Terutama yang bergantung pada minyak goreng sebagai salah satu bahan utama, seperti perajin keripik pisang.

Menurut dia, Lampung merupakan sentra penghasil keripik pisang yang telah dikenal seantero nusantara.

"Ingat Lampung, ingat keripik pisang. Ingatan tersebut kini terancam hilang. Hal ini disebabkan oleh semakin langkanya keberadaan minyak goreng sebagai salah satu bahan utama dalam proses produksi keripik pisang tersebut," jelas Ade Utami.

Ade mencatat, sudah hampir satu pekan minyak goreng menghilang di Bandar Lampung dan beberapa daerah lainnya di Provinsi Lampung.

“Dalam hal ini, upaya-upaya komprehensif harus dilakukan, tidak sekadar rutinitas temporal. Di saat sembako misalnya minyak goreng, langka atau harga naik, dilakukan operasi pasar, atau sidak di berbagai gerai ritel yang disinyalir melakukan penimbunan. Seharusnya lebih dari itu,” tutur Ade.

Pemerintah daerah melalui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) harus bergerak cepat menuntaskan persoalan ini sebelum berdampak panjang dan makin memberatkan perekonomian daerah dalam konteks ekonomi makro.

“Kurang dari 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentu kebutuhan sembako, termasuk minyak goreng, begitu tinggi. Hal ini harus diantisipasi oleh TPID,” imbuh jebolan FE Unila ini.

Dia berharap, pemerintah daerah bersama TPID termasuk TPID-TPID di kabupaten/kota se-Lampung menguatkan sistem logistik di masing-masing wilayah kewenangannya.

“Perlu kiranya dicek di tingkat produsen sejauh mana aliran distribusi hingga end users, sampai ke tangan konsumen, jangan sampai ada sumbatan-sumbatan distribusi yang akhirnya masyarakat luas yang terdampak. Dan lebih jauh, akibat kelangkaan minyak goreng meningkatkan jumlah warga miskin Lampung jadi melebihi angka yang ada. Per September 2021, penduduk miskin di Lampung mencapai 1,01 juta jiwa,” pungkas Ade.

( Tribunlampung.co.id / Kiki Adipratama )